Madina - Realitasonline.id| Terkait bimbingan teknis (Bimtek) Kepala Desa dari Kabupaten Mandailing Natal (Madina) di aula hotel Grand Antares kota Medan terkesan dipaksakan.
Diduga kuat tidak melalui tahapan Musyawarah Desa (Musdes), Minggu (17/12/2023).
"Sesuai hasil investigasi kami di lapangan terkhusus di kawasan Pantai Barat Madina bahwa kepala desa yang mengikuti Bimtek hari ini di Kota Medan diduga kuat tidak melalui Musdes dan terkesan dipaksakan," kata M Sobirin Sitompul Ketua DPD LSM Gempur Madina kepada wartawan.
"Ada dugaan oknum yang ingin memperkaya diri melalui kegiatan yang diduga ilegal itu," kata M Sobirin Sitompul lebih lanjut.
Bahkan Sobirin menyebutkan, kegiatan Bimtek Kepala Desa itu sudah melanggar pidato Bupati Madina HM Ja'far Sukhairi Nasution dimana pidato Bupati pasca terpilih mengumukan tidak ada lagi katanya Bimtek Dana Desa di luar kota.
"Ini ada pelanggaran dari Pidato Bupati Madina atau memang Bupati Madina saat ini sudah ikut bermain dalam hal ini, sehingga banyak kepala desa merasa bingung akibat perbuatan dugaan pemaksaan kegiatan Bimtek ini," bebernya.
Dirinya (Sobirin) meminta Kepada Bupati Madina agar menghentikan kegiatan Bimtek Desa yang sedang berlangsung di Kota Medan itu.
Baca Juga: Lolos ke 12 Besar, PSMS akan Lakukan Evaluasi Bidik Liga 1
Bahkan ia juga memohon agar pihak penegak hukum baik itu kejaksaan tinggi dan Polda Sumatera Utara agar menggeledah kegiatan Bimtek itu serta menangkap para oknum pelaku pemaksaan Bimtek itu.
"Kami minta Bupati Madina hentikan kegiatan bimtek itu dan kami harap dan kami memohon kepada penegak hukum baik itu Kejaksaan Tinggi dan Polda Sumatera Utara tangkap langsung pelaku Bimtek di Grand Antares kota Medan saat ini yang diduga Ilegal," harapnya. (SYH)
