Madina - Realitasonline.id : Ratusan guru honorer yang dinyatakan kalah dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang baru diumumkan baru-baru ini oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut), datangi Kantor Bupati Madina di kompleks Perkantoran Pemkab Madina Paya Loting Panyabungan nyaris ricuh, Rabu (27/12/2023).
Usai mendatangi gedung Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) madina, ratusan guru honorer yang kalah diseleksi penerima an PPPK yang diduga ada kecurangan langsung mendatangi kantor bupati Madina, dalam aksi itu terjadi saling dorong antara massa dan pihak polisi pamong praja (Sat PP) yang dibantu oleh pihak kepolisian Polres Madina.
Dikarenakan aksi saling dorong itu massa tak tahan menanti kedatangan wakil bupati madina untuk menyahuti aspirasi mereka sehingga massa mencoba menerobos masuk ke dalam kantor bupati, untuk menyampaikan aspirasi mereka yang katanya mereka sudah dizolimi dan teraniaya.
Baca Juga: Ngeri! Bos Doorsmeer di Medan Ditemukan Tewas Bersimbah Darah, Diduga Dianiaya Anak Buahnya Sendiri
Karena adanya dugaan kecurangan dalam penerimaan seleksi PPPK di Kabupaten Madina baru-baru ini mereka ikuti.
Bahakan salah satu demonstran menyebutkan, akan tidak memilih caleg yang mengikuti Pemilu 2024 jika tuntutan mereka tidak dikabulkan oleh pemerintah. Mereka menyindir istri bupati Madina Elly Maharani Lubis yang saat ini nyaleg DPR-RI dari PKB di dapil Sumut II yang termasuk kabupaten Madina daerah pemilihnya.
"Ingat bapak-ibu yang ikut anyaleg di Februari 2024 maka kita pastikan untuk tidak memilihnya," kata sang kordinator aksi sambil mengajak maju menuju masuk kantor Bupati Madina.
Tak lama kemudian, Wakil Bupati Madina Atika Utammi Nasition mendatangi massa didampingi kadis Pendidikan Madina Dollar Hafrianto, dan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Abdul Hamid Nasution, dan beberapa pejabat utama lainnya seperti Alamulhaq Daulat Sekda Kabupaten Madina.
Dalam tanggapan Atika, menurutnya pihaknya sudah cukup peduli kepada para guru honorer.
Bahakan ia mengeluarkan surat Bupati Madina yang belum ditanda tangani yang isinya memperjuangkan hak guru honorer yang akan dikirim ke Kemntrian MenPAN.
Baca Juga: Tahun 2023 Laka Lantas di Belitung Timur Meningkat, Kapolres Ungkap Penyebabnya
"Mohon maaf kepada bapak bupati surat ini sudah saya paraf dan saya bacakan di depan para guru-guru dan surat ini akan kita kirim ke Menpan," ujarnya.
Namun setelah pemaparan yang dijelaskan oleh Atika wakil bupati Madina para guru honorer atau massa demonstran itu sepontan bersorak sambil mengatakan, mereka tidak butuh kata-kata akan tetapi massa menuntut pemerintah daerah Madina membatalkan nilai Seleksi Kompetensi Tekhnis Tambahan (SKTT) itu dikarenakan menurut massa itu ada kecurangan.
"Kami tidak butuh nasehat apalagi teori kami butuh kepastian, batalkan pengumuman PPPK dan nilai SKTT karena itu hak penuh pemkab," kata massa.
Baca Juga: Tahun Depan Giliran Pilot Dites Urine, Ini Capaian Kinerja BNNK Deli Serdang Sepanjang Tahun 2023
