Realitasonline.id - Pakpak Bharat | Buntut penolakan sejumlah Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Kabupaten Pakpak Bharat untuk bermitra dengan cara berlangganan media cetak (koran), puluhan wartawan mengambil sikap.
Menentukan sikap, wartawan yang tergabung dalam media cetak, mulai dari harian, mingguan dan majalah, serta tabloit beratensi melakukan pertemuan guna membahas hal tersebut, di cafe hero lapangan Napa Sengkut Salak, Kamis(16/5/2024).
Dalam pertemuan yang tergolong, 'Sersan' alias serius tapi santai itu, hampir semua peserta berkeluh kesah ada apa dengan Pemkab Pakpak Bharat kok dengan tiba-tiba di pertengahan bulan mei tahun 2024, menolak bermitra dengan Pers, dengan kata lain kemitraan tersebut salah satunya dengan berlangganan media cetak.
Baca Juga: Berkunjung ke Jawa Pos Radar Semarang, SPS Sumut Lihat Banyak Inovasi agar Media Cetak Tetap Eksis
Ironisnya lagi, Dinas Kominfo yang notabene adalah OPD penghubung antara insan pers degan pemerintah kabupaten Pakpak Bharat dibawah Pimpinan Sahat P. Boangmanalu, juga menolak berlangganan media cetak.
Padahal diketahui dinas dimaksud masih ada anggarannya. Persoalan ini menjadi pertanyaan besar bagi kalangan media, hingga memicu atensi dari teman teman seprofesi.
Baca Juga: Workshop Jurnalistik PWI dan SPS Sumut, Pj Gubernur Hassanudin: Media Cetak Miliki Segmen Sendiri
" Hal ini perlu kita pertanyakan kepada Pihak Pemkab melalui Dinas Kominfo,” ujar salah seorang peserta rapat Evendi Manik sembari menyampaikan kesimpulan rapat tersebut.
Diantaranya, puluhan wartawan yang tergabung dalam media cetak tersebut diantaranya, dalam waktu dekat akan beraudensi dengan pihak dinas kominfo Pakpak Bharat.
Baca Juga: Dukung Industri Media Cetak, Pj Gubernur Sumatera Utara Siap Bersinergi dengan SPS
Jika diperlukan akan beraudensi dengan Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor agar menemukan titik terang persoalan ini. Usai melakukan rapat dan ditutup dengan do'a oleh salah seorang peserta E Sinamo. (KT).
