Sementara, Ketua Pembina PPASN Tapsel, Syahrul M. Pasaribu, mengaku prihatin melihat kondisi Tapsel saat ini. Terjadi perlambatan pembangunan dalam tiga tahun terakhir, banyak hasil pembangunan yang diwujudkan pemerintahan sebelumnya, saat ini rusak akibat terabaikan dan kurang perhatian untuk merawatnya.
Demikian juga capaian-capaian penting yang berdampak pada lajunya pembangunan untuk lebih maju demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Seperti perolehan Insentif Fiskal dari pemerintah pusat ke daerah yang minim.
Syahrul yang juga mantan Bupati Tapsel dua periode (2010 - 2015, 2016 - 2021) ini mencontohkan, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah dari tahun 2014 sampai 2020 yang disertai dengan keberhasilan program lainnya, selalu mendapatkan reward berupa Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan tahun 2016 sampai 2022 (penghargaan insentif daerah untuk keberhasilan satu tahun anggaran diberikan dua berikutnya), atau selama tujuh tahun secara berturut.
Bahkan, Pemkab Tapsel di kepemimpinannya pernah meraih dua kali dana insentif daerah dengan kategori Dana Rakca yakni tahun 2017 sebesar Rp.50 miliar lebih dan tahun 2020 sebesar Rp.52 miliar lebih, hadiah atau reward itu diperolehan atas opini WTP yang harus disertai berbagai keberhasilan program pembangunan lainnya.
Baca Juga: LAM BB Deklarasikan Dukungan untuk Paslon Bupati Batu Bara Darwis-Oky, Ternyata ini Alasannya
"Dana Insentif Daerah itu sangat betmanfaat, karena menjadi tambahan Pendapatan Daerah di APBD dan digunakan untuk menambah program pembangunan Kabupaten Tapsel, " kata Syahrul.
Hal-hal seperti inilah yang tidak pernah lagi diperoleh Pemkab Tapsel. Padahal perolehan insentif tersebut dapat menambah jumlah titik pembangunan, yang saat pelaksanaannya mampu menambah jumlah perputaran ekonomi di tengah masyarakat. Sehingga berujung pada percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Belakangan ini ada penghargaan yang disebut 'Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan' yang diprioritaskan untuk Kabupaten. Dari empat Kabupaten di Tabagsel, masing-masing daerah mendapat belasan miliar rupiah, hanya Tapsel yang sekitar Rp6 miliar," terang Syahrul.
Saulian Sabbih, mantan Kepala Bappeda dan Asisten II Pemkab Tapsel, juga sedih melihat kondisi nyata Tapsel saat ini yang di banyak sektor terjadi perlambatan. Semisal, peningkatan kesejahteraan rakyat yang antara lain diukur melalui kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Di tahun 2022 dan 2023 rangking IPM Tapsel sudah di bawah Kabupaten Paluta, padahal belasan tahun sebelumnya rangking Tapsel selalu di atas Paluta di 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Ke depan, nilai Saulian, 'Tapsel Kembali Bangkit' sebagai jawaban paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Saulian juga menyinggung perkembangan Sipirok sebagai Ibukota Tapsel, yang dalam tiga tahun terakhir ini seharusnya sudah dipacu pembangunannya, mengingat tahun 2020 pembangunan pusat Perkantoran Bupati sudah selesai 95 persen.
"Persoalan pupuk juga menjadi menjadi perhatian serius, karena sering terjadi kelangkakaan dan jikapun ada harganya sangat mahal. Kita bisa mencontohkan bagaimana program subsidi pemerintah Jepang kepada petani, yang sukses meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)," terangnya.
Tokoh masyatakat Tapsel Amirsyam Rangkuti juga menyinggung persoalan kerusakan parah infrastruktur jalan di tiga tahun terakhir seperti jalan Batu Jomba, koridor jalan utama Bungabondar Sipirok - Arse - SD.Hole sampai Kecamatan Aek Bilah sudah sangat menyiksa warga.
"Belum lagi keluhan-keluhan beragam dari masyarakat di desa-desa pinggiran dan pedalaman Sipirok Narobi yang sering saya kunjungi sejak beberapa tahun belakangan ini," sebut mantan Camat Sipirok tersebut.
Menanggapi masukan dari peserta diskusi, Calon Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan, pencalonannya bersama Jafar Syahbuddin Ritonga ini mengusung visi 'Tapsel yang maju dan berkarakter unggul, sehat, cerdas dan sejahtera menyongsong Indonesia emas 2045'
