Realitasonline.id - Taput | Kapolres Tapanuli Utara (Taput), AKBP Ernis Sitinjak dan jajarannya dinilai tidak profesional dalam menangani aduan masyarakat. Pasalnya, dugaan penyebaran foto-foto hoaks asusila terhadap tokoh masyarakat Taput, Satika Simamora mengundang reaksi publik dan menuntut pelaku diamankan.
Hal itu terungkap saat ribuan perempuan yang tergabung dalam DPW Koalisi Nasional Perempuan Republik Indonesia (KNPRI) Sumatera Utara saat melakukan aksi damai di depan Mapolres Taput, Jalan Letjend Soeprapto No. 2, Tarutung, Rabu (6/11/2024).
"Kami hadir dan aksi hari ini, tepatnya di depan kantor Polres Taput ingin menyampaikan beberapa tuntutan. Salah satunya penyebaran foto-foto hoaks asusila terhadap Bunda Satika Simamora yang disebarkan di Kecamatan Sipahutar, tangkap dan segera adili pelakunya," kata Pemimpin Aksi, Murika Ningsi sembari berteriak perempuan tangguh tak bisa dikalahkan.
Baca Juga: Aparat Hukum Diminta Usut Dugaan Korupsi Dana Covid-19 RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai
Pengaduan masyarakat atas konten hoaks asusila terhadap Satika Simamora ini, kata Murika, sudah dilayangkan ke Polres Taput pada 1 Oktober lalu. Namun, hingga kini kasus dimaksud belum ditangani dengan serius.
Ia membandingkan dengan laporan atau dumas dari lawan politik Satika Simamora, yang baru masuk sekitar enam hari sudah ditangkap empat orang terduga pelaku.
"Maka, dari itu kami merasa terpanggil sebagai sesama perempuan, sebagai seorang ibu, bahwa apa yang dilakukan pelaku terhadap Bunda Satika Simamora adalah tindakan yang sangat keji, sangat tidak bermoral dan bisa merusak mental generasi muda di bumi Taput ini," katanya dari atas mobil komando.
Kabupaten Taput yang dikenal dengan wisata rohani dan pusat HKBP di Sumut, menurut Murika Ningsi, tidak pantas untuk dikotori dengan perilaku-perilaku tidak terpuji seperti penyebaran konten hoaks asusila. Terlebih dalam musim Pilkada serentak saat ini, janganlah sampai merusak kerukunan dan keharmonisan masyarakat di bumi Taput.
"Untuk itu kami ingin mendengar langsung jawaban dari Kapolres Taput atas kasus ini, sudah sampai di mana komitmen penanganan dan penyelidikan yang dilakukan oleh jajarannya. Kalau memang tidak mampu menangkap siapa pelaku penyebaran konten tersebut, biar kami yang nanti membawakan pelakunya ke Polres Taput ini," katanya.
KNPRI Sumut pada kesempatan itu turut menyampaikan beberapa poin tuntutan antara lain meminta Polres Taput menjaga netralitas selama tahapan Pilkada serentak ini, tegakkan supremasi hukum dan keberpihakan pada korban, hapuskan segala bentuk ketidakadilan, penindasan dan intimidasi perempuan akibat sistem yang patriarkis, stop kriminalisasi terhadap kepala desa dan camat selama proses pesta demokrasi ini, hingga berantas gembong narkoba dan peredaran barang haram tersebut sampai ke akar-akarnya.
