Realitasonline.id - Siantar | Camat Siantar Utara Marlon Brando Sitorus mengapresiasi kegiatan pelatihan salon bersama Pokmas Mandiri.
Pelatihan salon bagi masyarakat oleh Pokmas Mandiri di LKP Zenro Jalan Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar sangat membantu pemerintah dalam peningkatan SDM. Mengedukasi masyarakat untuk memiliki ketrampilan dalam meningkatkan taraf hidup dan perekonomian.
Demikian disampaikan Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Camat Siantar Utara saat menutup kegiatan pelatihan tersebut.
Kegiatan yang memanfaatkan dana kelurahan atau Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelurahan tersebut diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara luas di kelurahan.
Pemanfaatan dana kelurahan, jelas Marlon untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, seperti taman bacaan masyarakat, bangunan pendidikan anak usia dini, jaringan air minum, drainase, dan selokan.
Juga Pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, ketrampilan, lingkungan hidup, sosial budaya, dan kebersihan. Dimana besaran anggaran yang diterima oleh masing-masing kelurahan berbeda-beda, dan ditentukan berdasarkan kriteria seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah rumah tangga (RT).
"ADK Kelurahan dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran," jelas Marlon.
Diskominfo Pematangsiantar melalui siaran persnya, Senin (16/12/2024) menambahkan, bahwa dana kelurahan yang dianggarkan pada tahun 2024 tersebut ditujukan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018.
“Anggaran dana kelurahan kiranya dapat memberikan dampak positif dalam percepatan penanganan berbagai kendala dalam penyediaan layanan publik di wilayah perkotaan pada umumnya dan kelurahan pada khususnya, sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” jelasnya.
Pokmas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk di tingkat kelurahan melalui mekanisme musyawarah kelurahan, untuk ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus.
