Realitasonline.id - Toba l semua Fraksi DPRD Toba menyetujui Ranperda Tentang PjP (Pertanggungjawaban Pelaksanaan) APBD Kabupaten Toba Tahun 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan catatan, pada rapat paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi, sekaligus penandatanganan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Toba dengan Bupati Toba, di gedung DPRD Toba, Senin (30/6/2025),
Maeski semua fraksi menyetujui, terdapat beberapa saran dan masukan serta catatan yang disampaikan masing-masing fraksi. Seperti Fraksi Nasdem-PSI menyampaikan agar seluruh rekomendasi dan evaluasi DPRD melalui Banggar ditindaklanjuti.
Sementara Fraksi Golkar menyampaikan agar Bupati dan Wakil Bupati melakukan evaluasi terhadap OPD terkait dengan pengelolaan anggaran yang tidak terserap dengan baik dan menyebabkan tingginya Silpa.
Baca Juga: Paripurna DPRD Bahas Ranperda PjP APBD dan RPJM 2023-2045 Kota Padangsidimpuan
Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan beberapa saran diantaranya; meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar lebih fokus dalam peningkatan mutu daripada pekerjaan fisik. Meminta Dinas Kesehatan memberikan pelatihan kepada bidan desa agar lebih profesional, serta beberapa saran lainnya.
Fraksi Persatuan Indonesia Demokrat dalam pendapat akhirnya juga menyatakan mendukung sejumlah rekomendasi banggar diantaranya; penataan ulang program yang tidak berorientasi pada output dan outcome, peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban dengan menyertakan indikator kerja, serta beberapa rekomendasi lainnya.
Baca Juga: Golkar Taput Soroti PAD dari Badan Usaha Pada Paripurna DPRD Pengesahan Perda PjP APBD TA 2023
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa catatan diantaranya; bahwa saran yang disampaikan PKB akan menjadi perhatian Bupati Toba sebagai evaluasi yang konstruktif dalam pelaksanaan kebijakan ke depan, saran dari banggar dapat ditindaklanjuti, dan semua audit BPK Tahun 2023 dan 2024 dapat ditindaklanjuti oleh Bupati Toba.(MS)
