Realitasonline.id - Tarutung | Fraksi Golkar menerima ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan (PjP) APBD Taput tahun anggaran 2023 untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda), dengan catatan agar saran dan masukan ditindaklanjuti pihak eksekutif.
Hal ini disampaikan jurubicara Fraksi Golkar dalam rapat paripurna, dipimpin Ketua DPRD Taput Arifin Rudi Nababan, dihadiri PJ Bupati Dimposma Sihombing, Kapolres AKBP Ernis Sitinjak, Kasdim 0210/TU dan pimpinan OPD, Senin (15/7/2024) di gedung wakil rakyat Kabupaten Taput.
Dalam rapat paripurna, 6 fraksi DPRD Taput yaitu FPDIPerjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Garda Persatuan dan Fraksi PKB penyampaian pendapat akhir disampaikan masing-masing jurubicaranya.
Melalui pendapat akhirnya, Fraksi Golkar menyoroti PAD dari berbagai badan usaha yang beroperasi di Tapanuli Utara. Fraksi Golkar yang diketuai Ronal Simanjuntak berharap pemerintah mengejar PAD dari berbagai badan usaha.
"Kita harus menuntut hak sesuai proposal ajuan para pengusaha ketika akan membuka usahanya. Seperti PT SOL Sarulla. Dulu mereka berjanji akan memberikan kontribusi sebesar Rp 250 miliar tetapi saat ini hanya 10 persen yang kita dapatkan," sebut jurubicara Fraksi Golkar Gajal Hutauruk.
Seharusnya di tahun ke lima setelah beroperasi minimal kita sudah harus menerima Rp.150 miliar dari perusahaan SOL.
Baca Juga: Sidang Paripurna, Pemkab Deli Serdang Ajukan 7 Ranperda ke DPRD, BPD Masuk Salah Satunya
Akan halnya PLTM yang sudah beroperasi, sepertinya perusahaan-perusahaan itu juga tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan dulu. Dari sektor migas, pun fraksi Golkar melihat PAD dari sektor ini tidak pas.
Fraksi Golkar menyebutkan, sudah ada 6 SPBU dan banyak distributor atau pangkalan gas, tetapi kontribusinya tidak pas. Untuk itu, diminta PJ Bupati Taput segera memberi perhatian.
Masih dari pendapat akhir fraksi Golkar menyoroti persoalan yang sangat rumit terhadap keuangan APBD. Fraksi Golkar menyebut persoalan APBD saat ini didasari atas keputusan dalam pengangkatan PPPK besar besaran sehingga hal penggajian menjadi kewalahan.
Baca Juga: Sutarto Terima Naskah Akademik Dua Ranperda Inisiatif DPRD Sumut
Tujuan pembangunan daerah mengubah kondisi perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Ini akan dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang tepat.
Untuk itu fraksi Golkar berharap agar dalam perencanaan daerah ke depan, tidak dilandasi kepentingan personal, namun harus didasari kepentingan bersama. (MN)
