Realitasonline.id - Deli Serdang | Buntut ditolaknya dokumen R-APBD tahun 2025 oleh Pimpinan DPRD Deli Serdang, ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lakukan aksi demo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Deli Serdang), di Lubuk Pakam, Jumat (4/7/2025).
Aksi yang digelar BPD yang tergabung dalam Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Deli Serdang menuntut agar DPRD Deli Serdang segera mensahkan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025 yang sempat dikembalikan ke Pemkab.
Tidak itu saja, BPD juga menuntut 6 Sikap lagi diantaranya Perda/Perbub tentang BPD untuk disahkan termasuk didalamnya kesejahteraan BPD, pasalnya sudah 3 tahun Ranperda tersebut diusulkan, ternyata masih mengendap di meja dewan. Padahal disebutkan, saat itu Ketua DPRD berjanji akan membahasnya.
Baca Juga: Disdik Deli Serdang Bantu Sekolah Hadapi Kepsek Tidak Aktif Jelang Pembagian Ijazah
Tidak disahkannya KUA-PPAS, R-APBD 2025 tersebut menurut masa aksi berujung akan mengganggu proses pembangunan hingga ke pedesaan.
Pantauan Realitasonline.id, masa aksi yang mendapat pengawalan ketat dari Kepolisian dan Dishub bergerak tertib mulai dari lapangan bola Baharuddin Siregar menuju gedung kantor DPRD berjalan konvoi diiringi lagu mars Deli Serdang.
Tiba di depan gedung dewan, masa aksi yang dipimpin Ketua PABPDSI Deli Serdang H. Buhairi Muslim, Wakil Ketua H.Jama Uddin, Sekjen Khairul Amri, dan Umar melakukan orasi, mendesak agar pimpinan dewan menemui mereka sebagai masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Sementara pihak keamanan memblokade pintu masuk kantor DPRD.
Baca Juga: Penampakan Mobil Bekas Magetan, Dilengkapi Head Unit Double Din, Begini Review Toyota Avanza 2010 AE
Dalam orasinya, pihak PABPDSI, melalui Umar bersama Syahdan secara tegas meminta pimpinan DPRD Deli Serdang jangan egois, hanya terkesan memikirkan kepentingan pribadi. Viralnya berita unsur pimpinan DPRD Deli Serdang keluar sidang saat memimpin rapat, diduga ditubuh anggota dewan terjadi kegaduhan.
"Jangan mempertontonkan di media sosial dengan kegaduhan, sampai ada yang dihalang-halangi. Ini mencerminkan suatu tingkah laku yang tidak ada moral", tegas Umar.
