Realitasonline.id - Samosir l Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersama Komisi XI DPR RI bekerjasama dengan Pemkab Samosir menggelar sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, di Grand Ballroom Labersa Hotel & Convention, Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung,, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang, CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP, Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon.
Kapolres Samosir AKBP. Rina Frillya, Kajari Samosir Karya Graham Hutagaol, Pabung Kodim 0210/TU Mayor G. Sebayang, Wakil Ketua DPRD Samosir Sarhochel M. Tamba dan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Marco C. Simbolon, Sekda Marudut Tua Sitinjak, para Asisten, pimpinan OPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Samosir.
Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST, dalam sambutannya menyampaikan selamat datang di Samosir Negeri Indah Kepingan Surga, Titik Awal Peradaban Batak kepada Anggota DPR RI dan BPK RI.
Vandiko menyampaikan bahwasanya seluruh kepala daerah dalam mewujudkan visi dan misi nya, dibekali dengan anggaran. Anggaran tersebut harus dipertanggung jawabkan dan dilaporkan secara akuntabel dan bertanggung jawab. Hal tersebut dilakukan bersama dengan seluruh OPD, Camat dan Kepala Desa yang sama kewajibannya.
Capaian laporan keuangan Kabupaten Samosir yang meraih Wajar Tanpa Pengecualian 8 (delapan) kali secara berturut-turut, tidak lepas dari kontribusi dari seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Samosir.
Baca Juga: Kepdes Khambung Tubung Agara Tampik Tudingan Tidak Transparan Terkait Pengelolaan Dana Desa
Dalam kesempatan ini, Vandiko menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi XI DPR RI Bapak Martin Manurung yang membawa sosialisasi ini ke Kabupaten Samosir, yang menjadi momentum belajar dan menggali aturan dan kebijakan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa
"Selama pemerintahan kami, ini baru pertama kali. Harapan kami ini menjadi kesempatan yang baik dalam berbagi ilmu dan pemahaman dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samasir", ungkap Bupati Samosir.
Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung, yang didaulat sebagai Keynote Speaker menyampaikan dirinya merupakan satu-satunya anggota DPR RI Dapil Sumut II yang berada di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan, dengan mitra kerja Kementerian Keuangan, Bappenas, BI, BPK, OJK, LPS.
Baca Juga: Terkait Pengelolaan Dana Desa, Tokoh Muda Peusangan Kirim Surat Terbuka untuk Bupati Bireuen
Martin mengatakan, bagaimana pengelolan dana desa itu dapat dikelola dengan baik tentu hubungan antara pemerintah pusat hingga daerah dengan BPK selaku pemeriksa harus bisa dijembatani oleh Komisi XI, sehingga peran BPK tidak hanya di hilir, tetapi juga berada di hulu untuk memberikan pemahaman akuntabilitas pengelolaan dana desa
Kesempatan ini kata Martin Manurung, menjadi kesempatan yang baik bagi para kepala desa untuk belajar dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Disisi lain, para kepala desa mungkin karena ketidaktahuannya dapat menyebabkan dana desa tersebut menjadi salah kelola, bahkan karena ketakutan melakukan kesalahan sehingga tidak optimal dalam bekerja maka ini akan berpengaruh bagi pembangunan di desa.
