Realitasonline.id - BALIGE | OJK Sumatera Utara selenggarakan Sosialisasi Roadmap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026–2030 dan Bimbingan Teknis Penyusunan Program Kerja TPAKD Tahun 2026.
Kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan inklusi keuangan di daerah.
Kegiatan yang digelar di Balige, Kamis (13/11/2025) ini dihadiri oleh Yusri selaku Plh Kepala OJK Sumatera Utara, bersama pejabat daerah dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Wakil Bupati Toba Audi Murphy O Sitorus, Kepala Biro
Perekonomian Pemprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung, Sekda Asahan Zainal Aripin Sinaga, Plh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige Waskita Fitri Ayuni, serta
perwakilan BI, dan TPAKD Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
Baca Juga: Kunjungan ke Batang Kuis, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan sebut Pas Jempol Sudah Pas
Yusri menegaskan TPAKD merupakan forum koordinasi penting untuk memperluas akses keuangan, terutama bagi segmen masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan.
Sejak dibentuk pada 2016, TPAKD telah mendorong lahirnya berbagai program yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan.
“Memasuki tahun 2026, arah kebijakan TPAKD semakin selaras dengan RPJPN 2025–2045. Seluruh daerah perlu menyusun program kerja yang inovatif dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya sektor UMKM, nelayan, petani, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya,” ujar Yusri.
Sebagai dukungan untuk memperkuat kapasitas daerah, OJK Sumatera Utara sepanjang 2025 telah menyelenggarakan 3 (tiga) kegiatan capacity building bagi anggota TPAKD.
Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Pemeritahan, Pemkab Deli Serdang Targetkan Nilai MCP 95
Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan baru, strategi implementasi, serta penyusunan program kerja TPAKD Tahun 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O Sitorus menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini serta menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mencapai target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD).
“Kegiatan ini sangat tinggi tingkat urgensinya terlebih setelah inklusi keuangan menjadi indikator utama pembangunan yang diatur melalui UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.” ujar Audi.
Baca Juga: Libatkan Brimob Polda Aceh, Polres Aceh Selatan Latih Personel Menembak
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumatera Utara, Poppy Marulita Hutagalung, menekankan Roadmap TPAKD 2026–2030 merupakan tahap penguatan peran TPAKD sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan.
Roadmap TPAKD 2026–2030 tidak hanya berfokus pada perluasan akses layanan keuangan, tetapi juga pada pendalaman penggunaan, peningkatan literasi, pelindungan konsumen, dan pemberdayaan kelompok prioritas seperti UMKM, pekerja sektor informal, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
