Walikota Siantar Rapat Koordinasi Bersama Ketua KPK

photo author
- Jumat, 28 Agustus 2020 | 19:49 WIB
Walikota Siantar Dr.H Hefriansyah SE MM, Kajari P.Siantar H.R.Batubara SH. Kepala BPN Siantar Drs.Alwy MSI menandatangani MoU bidang Perdata dan TUN, serta penyerahan sertifikat. (Realitasonline/Sya'ban Sinaga)
Walikota Siantar Dr.H Hefriansyah SE MM, Kajari P.Siantar H.R.Batubara SH. Kepala BPN Siantar Drs.Alwy MSI menandatangani MoU bidang Perdata dan TUN, serta penyerahan sertifikat. (Realitasonline/Sya'ban Sinaga)

"Sejak Reformasi 1998, sudah saling tindih-bertindih mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang salah, semua sudah tidak bisa kita tentukan lagi. Untuk itu, Bapak Firli kami mohon dengan segala hormat, kami sudah sepakat dengan Forkopimda akan menyelesaikan hal ini. Baik dari Kapolda, Kajati, dan Pangdam kami akan bersama-sama menyelesaikan ini," terangnya.

"Kemarin dari Pak Wamen (Wamen ATR Surya Tjandra, red) menyampaikan bahwa nanti ke depan BPN ini akan salah satu sebagai Forkopimda, Alhamdulillah. Ini nggak, Forkopimda juga diundang terus dan setiap diundang, makan-makannya sedikit, kerjanya yang banyak. Saya ingin Pak Firli, dampingi kami," sambung Edy, dan menambahkan pendampingan KPK dalam penuntasan konflik agraria sangat penting. 

Sementara itu, Ketua KPK Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi menyampaikan, negara sudah sangat besar mengeluarkan anggaran untuk menangani pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

"Saat pandemi ini kita semakin banyak mengeluarkan anggaran akibat adanya beberapa indikator. Salah satunya kemiskinan. Maka dari itu, para kepala daerah harus memberikan bansos untuk masyarakat yang terdampak. Bicarakan dengan anggota DPR untuk menghindari meningkatnya kemiskinan. Kemudian indikator pengangguran, indikator ibu melahirkan maka semakin bertambah penduduk , indikator sengketa lahan," terang Firli.

Firli menambahkan, ada beberapa titik rawan korupsi yang terjadi. Beberapa di antaranya karena adanya birokrasi rekrutmen dan promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, realokasi anggaran Covid -19, penyelenggaran bansos, pemulihan ekonomi nasional, pengesahan R-APBD, dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah. 

“Korupsi bisa kita cegah kalau kita punya integritas. Defenisi dari integritas adalah kesatuan atau keselarasan antara hati, pikiran, perbuatan, dan hati nurani,” jelas Firli. 

Seraya mengakhiri pengarahannya, Firli  mengatakan sudah saatnya semua berkomitmen untuk memberantas korupsi guna mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersih. (SS)

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

Gubsu : Bantuan Korban Bencana Harus Tepat Sasaran

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:07 WIB
X