Penanganan Stunting Lintas OPD
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina yang mendampingi Menko PMK mengatakan Pemerintah Provinsi Sumut mengintegrasikan penanganan stunting di lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Penanganan stunting tidak selalu hanya pada satu OPD saja.
"Jadi semua dikoordinasikan oleh BAPPEDA, perencanaan dibuat oleh BAPPEDA, kemudian masing-masing melakukan tindakan sesuai yang direncanakan," kata Sabrina.
Daerah yang memiliki angka stunting yang tinggi, menurut Sabrina, dijadikan prioritas seperti Kepulauan Nias. Namun bukan berarti daerah lain yang terdapat stunting tidak diperhatikan. "Yang terpenting adalah bagaimana ke depannya stunting tidak ada lagi," kata Sabrina.
Bupati Nias Sokhiatulo Laoli mengatakan beberapa kendala mengenai upaya peningkatan pembangunan manusia khususnya penanganan stunting, di antaranya akses jalan yang sulit menuju desa terisolir dan paradigma masyarakat yang terbatas mengenai pendidikan dan kesehatan. Juga sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang kurang memadai.
"Untuk itu, agar menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan provinsi dalam mengalokasikan program dan kegiatan pembangunan, sehingga dapat membantu Kabupaten Nias agar bisa keluar dari daerah tertinggal, " katanya.
Bupati Nias Utara Marselinus Ingati Nazara menargetkan angka stunting di daerahnya menurun dalam setahun atau dua tahun ke depan. Untuk itu, dinas terkait akan melakukan tahap demi tahap penanganan stunting di Nias Utara.
Sementara itu, Bidan Desa Umbulodano Listi Telambanua mengatakan, selama ini bidan desa telah melakukan upaya yang terbaik untuk pemberantasan stunting di Nias Utara. Ia menyebutkan beberapa upaya yang pernah dilakukannya di antaranya pemantauan tumbuh kembang Balita, pemberian makanan tambahan, hingga memberikan kelas ibu hamil kepada masyarakat.
