TAPANULI SELATAN - realitasonline.id | Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) periode 2010-2015 dan 2016-2021, H Syahrul M Pasaribu, SH, yang tampil sebagai narasumber pada acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapsel tahun 2021-2026 mengatakan, mengukur keberhasilan suatu program pembangunan sebagai turunan RPJMD di lihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) dari waktu kewaktu.
" IPM merupakan indikator mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, " ujar Syahrul M Pasaribu di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Rabu (28/4/2021).
Acara Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tapsel tahun 2021-2026 itu dihadiri Bupati Tapanuli Selatan H. Dolly Pasaribu, S.Pt, MM, perwakilan Bappeda Provinsi Sumut Sekdakab Tapsel Parulian Nasution, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, Kepala Bagian, Camat se-Tapsel, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Organisasi Profesi, Kepemudaan, Keagamaan, TP. PKK Tapsel dan Dharma Wanita dilaksanakan melalui zoom.
Syahrul menyebutkan, pada setiap rapat kerja dengan pemerintah ini pembahasannya diulang kembali atau dievaluasi agar kita tahu menyusun program prioritas disetiap organisasi perangkat daerah yang semuanya bermuara kepada kesejahteraan. Komponen dalam menentukan IPM antara lain penurunan angka kemiskinan, usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
Baca Juga: Vaksinasi Massal di Taput Sabar Menunggu
Baca Juga: Tegakkan Aturan Larangan Mudik, 3 Travel Gelap Terjaring
Syahrul juga menjelaskan ada prasyarat untuk mencapai hal tersebut misalnya kemampuan menggunakan strategi dan mensinergikan berbagai program. spesifik untuk tahun anggaran 2020 di era pandemi covid-19, nilai yang di peroleh Tapsel saat diumumkan oleh BPS 5 Februari 2021 banyak keberhasilan yang di terima seperti IPM dengan 70,12 Poin (kategori tinggi), penurunan penduduk miskin sehingga menjadi 8,47 persen, gini ratio ekonomi 0,271 persen dan gini ratio kependudukan 0,20 persen (kategori ketimpangan rendah), nilai LPPD dari Kemendagri dengan skor 3.2225 (prestasi tinggi) dan Opini BPK RI atas LKPD TA 2020 adalah WTP 7 kali berturut-turut.
