Sehingga, langkah perbaikan data, termasuk sinkronisasi data pada DTKS dengan NIK, kemungkinan besar segera akan ditempuh.
Menurut Royal, perihal ini bukan pertama sekali terjadi setelah persoalan yang sama atas 4.025 peserta BPJS yang dibiayai APBD Provsu, juga dinonaktifkan per tanggal 1 Januari 2021 akibat defisit anggaran.
"Saat itu, kita segera menyurati dinas kesehatan provinsi dan gubernur agar kepesertaan mereka (peserta BPJS) direaktivasi kembali,",pungkas Royal Simanjuntak politisi Partai Kebangkitan Bangsa. (MN)
