Ada 13 Ranperda akan dibahas, 10 ranperda dilingkungan pemerintah daerah dan 3 ranperda dilingkungan DPRD.
Urai Poltak Pakpahan, tiga ranperda inisiasi DPRD, adalah ranperda tentang pemberdayaan dan perlindungan petani, kemudian kedua, ranperda tentang jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan ketiga ranperda tentang kesejahteraan guru sekolah Minggu dan guru ngaji.
Tahun 2022 akan dilakukan pembahasan dilingkungan DPRD, sebut Poltak seraya tegaskan menjawab pertanyaan Realitasonline, pihaknya dalam hal ini DPRD akan memperjuangkan ranperda ,khusus kesejahteraan guru sekolah Minggu dan kesejahteraan guru ngaji menjadi peraturan daerah Tapanuli Utara.
Sepuluh ranperda dilingkungan pemerintah daerah yakni ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 03 tahun 2016 tentang bagunan gedung, ranperda perubahan atas Perda no 01 tahun 2017 tentang retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing, perubahan ketiga atas Perda no 11 tentang pajak daerah, perubahan atas Perda no 12 tahun 2010 tentang retribusi daerah.
Kemudian ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, ranperda tentang rencana penanaman modal di daerah,ranperda tentang perlindungan anak,ranperda tentang penyelengaraan gotong royong.
Selanjutnya,ranperda perubahan kedua atas Perda nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah kabupaten Taput dan ke sepuluh, ranperda perubahan atas Perda nomor 03 tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Sebagai mitra legislatif, Ketua DPRD Ir.Poltak Pakpahan berharap kepada wartawan ikut ambil peran sehingga berbagai ranperda disetujui menjadi peraturan daerah.
Politisi PDIP ini mengapresiasi wartawan yang selama tahun kerja 2021 menyampaikan berbagai masukan dan kritik sosial kepada lembaga dewan didaerah ini.
