"Kita lihat dulu perkembangan niat baik Pak Anton dalam mendukung pembangunan ini. Kita berbesar hati, namun apabila beliau tidak mendukung pembangunan ini secara pribadi saya akan menempuh jalur hukum," tegas Rudi menanggapi makian yang dilontarkan Anton.
Camat Siborongborong, Erwan Hutagalung didampingi Forkopimca di lokasi kepada media mengatakan, tindakan tegas pembongkaran tembok guna kelancaran pembangunan dan mengakomodir permohonan pihak rekanan untuk segera menuntaskan polemik pembangunan tembok yang menghalangi proses pembangunan.
Masih dilokasi, Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Jalan Lingkar Siborongborong , Armanton Simanjuntak mengatakan, perihal protes yang dilakukan pemilik lahan sangat berdampak terhadap kelancaran proses pengerjaan pembangunan jalan yang sedang dilakukan.
" Mudah-mudahan saja hal ini segera diselesaikan kedua belah pihak agar segalanya berjalan lancar," tukas Armanton.
Terpisah, Sekdakab Taput, Indra Simaremare saat dikonfirmasi mengatakan, pembayaran ganti rugi hanya dilakukan kepada Anton Sihombing sesuai hasil keputusan Tim Aprisial dan sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Tarutung, sesuai amanat Undang Undang.
"Sampai saat ini Pemda hanya memberi ganti rugi kepada enam kepala keluarga (KK) atas bangunan yang terdampak akibat pekerjaan jalan lingkar tersebut, tegas Indra.
Dikutip dari berita Antara News, Capt Anton mengungkapkan bahwa tindakan blokade ruas jalan dengan membangun tembok semen di atas lahan miliknya yang menjadi jalur lintasan rute jalan bukan untuk menghambat pembangunan, namun agar Pemkab Taput dan pihak rekanan mengembalikan tanahnya seperti semula.
Pantauan Realitasonline dilapangan ,Jumat (21/1), diluar titik lokasi nongkrongnya alat berat yang disebut ditempatkan pihak Anton Sihombing, para pekerja melakukan aktivitas pembuatan drainase disisi ruas jalan lingkar.
