Dan untuk penyelenggaraan tugas pembantuan, DPRD meminta harus benar-benar berkoordinasi dengan kementerian pertanian melalui Ditjen prasarana dan sarana pertanian untuk mensinkronkan isu strategis atau kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah pusat atau provinsi dengan kebijakan daerah dalam penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian serta terlaksananya monitoring dan evaluasi lingkup alat dan mesin pertanian, tersusunnya penyusunan e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi, terlaksananya verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi yang sudah terealisasi.
“Dinas pertanian juga diminta untuk memaksimalkan fungsi stasiun hujan di beberapa kecamatan dan menambah petugas pengamat hama dan penyakit,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Paluta Andar Amin Harahap SSTP MSi dalam sambutannya menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada DPRD Paluta yang telah membentuk pansus untuk membahas LKPJ Tahun 2021 dan menghasilkan keputusan berupa rekomendasi atas LKPJ yang telah disampaikan.
Lanjutnya, rekomendasi yang disampaikan DPRD Paluta berupa catatan strategis berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama tahun anggaran 2021 akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Paluta untuk penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya.
Kedepannya Pemkab Paluta mengharapkan adanya kerjasama yang semakin baik antara pemrintah daerah dan DPRD yang memiliki fungsi legislasi, budget dan pengawasan ditambah partisipasi aktif dan daya kritis masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
“Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dari DPRD Paluta dalam melakukan pembahasan sehingga sampai pada sidang paripurna penyampaian rekomendasi ini,” tutupnya.(Asr)
