"Peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif sangat berperan memberi info awal, mencegah ppelangaran mengawasi dan memantau serta melaporkan pelanggaran pemilu," tukasnya.
Senada dengan itu, Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Humbahas, Jahormat Lumban Toruan, S.Sos menyampaikan bahwa tujuan pengawasan partisipatif, menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu. Sebab, Pemilu tanpa pengawasan akan terjadi manipulasi suara. Hilangnya hak pilih, politik uang, pemilu tidak sesuai aturan dan timbul gugatan hasil serta konflik antar pemilih.
"Peran elemen masyarakat dalam pengawasan partisipatif memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat. Terwujudnya pemilu yang bersih transparaan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaranya," pungkas Jahormat.
Ketua KPUD Humbahas diwakili staf bidang hukum, Adolf Gultom memaparkan syarat peserta pemilu, pemilih pemula serta tahapan Pemilu 2024. Sesuai PKPU No 3/2022, tahapan Pemilu 2024 sebanyak 11 tahap yang dimulai 14 Juni 2022. Selanjutnya tahapan Pemilu 2024 berakhir 20 Oktober 2024, seiring dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih.
Empat tahapan penting dalam pada tahun 2022 yakni perencanan program, pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verfak calon peserta pemilu, pendaftaran peserta pemilu dan penetapn jumlah kursi dan dapil.
Kadis Dukcapil melalui Kabid Administrasi Kependudukan, Edward Siregar memaparkan meningkatnya jumlah penduduk Humbahas tahun 2022. Data dua bulan terakhir, warga Humbahas sebanyak 204.357 jiwa. Wajib KTP 17 tahun ke atas tahun 2022 sebanyak 140.117 jiwa. "Pemutahiran data pemilih Pemilu 2024, kami terbuka dan siap berkoordinasi serta memberikan pelayanan administrasi kependudukan," tandasnya. (R-tan)
