Walikota Padang Sidempuan Ikuti Rakornas KDh dan Forkopimda di Bogor

photo author
- Rabu, 18 Januari 2023 | 20:50 WIB
Walikota Padang Sidempuan diantara peserta Rakornas KDh dan Forkopimda di Bogor.
Walikota Padang Sidempuan diantara peserta Rakornas KDh dan Forkopimda di Bogor.

BOGOR - realitasonline.id | Walikota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution SH MM mengikuti Rakornas KDh dan Forkopimda (Rapat koordinasi nasional Kepala Daerah dan Forum koordinasi pimpinan daerah) Tahun 2023, di SICC (Sentul International Convention Center) Bogor Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).

Rakornas dibuka secara resmi Presiden RI Bapak Joko Widodo mengusung tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”, dihadiri peserta dari Pusat berjumlah 335 Orang, Peserta dari Provinsi 289 Orang dan peserta dari Kab/Kota, 2.865 Orang.

Usai mengikuti Rakornas, Walikota Padang Sidempuan Irsan Efendi mengatakan, seperti yang diingatkan Presiden agar seluruh daerah-daerah menekan inflasi, Pemko Padang Sidempuan sampai saat ini terus berupaya menjaga kestabilan harga sejumlah komoditi, yang menjadi faktor penyebab terjadinya inflasi di daerah.

"Karena itu, Pemko Padang Sidempuan terus fokus pada kesinambungan pertanaman komoditas bawang merah, cabai merah dan beberapa komoditi lainnya. Ini merupakan salah satu upaya dan bentuk keseriusan Pemko Padang Sidempuan menjaga kestabilan harga di pasar," ujar Irsan.

Presiden mengungkapkan, total APBD daerah yang mengendap di bank sampai akhir tahun 2022 mencapai angka Rp123 triliun. Presiden pun mengingatkan seluruh kepala daerah untuk merencanakan program di daerahnya sebelum tahun berjalan sehingga anggaran yang telah diberikan tidak menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

"Saya ingatkan untuk mendesain program, merencanakan program sebelum tahun berjalan. Jangan sampai menjadi SiLPA, jangan sampai menjadi SiLPA," ujarnya mengutip warning Presiden.

Sementara itu, terkait birokrasi, Presiden menyebutkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki indikator kinerja yang sesuai dengan program prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan TKDN. Indikator tersebut tidak hanya diberikan kepada para ASN di kementerian/lembaga, melainkan juga akan diberikan kepada para ASN di institusi TNI, Polri, hingga kejaksaan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

Gubsu : Bantuan Korban Bencana Harus Tepat Sasaran

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:07 WIB
X