MADINA – realitasonline.id | Warga desa Simangambat Tambangan (TB) Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut) yang tak terima diputus penerima bantuan PKH diduga karena tak mau dukung Pejabat Kelapa Desa (pj.kades) kini melapor kedinas sosial Madina.
"Hari ini kita sudah resmi melaporkan dugaan perbuatan pendamping PKH di desa kami yang kami duga bersekongkol dengan Pj.Kades Simangambat serta perangkatnya dan kami berharap Kepala Dinas Sosial Madina dapat mengaktifkan kami penerima PKH." Kata Z (40) Warga Desa Simangambat TB kepada wartawan. Kamis (09/02/2023).
Sebelumnya, Sungguh malang nasib 10 Kepala keluarga (KK) didesa Simangambat TB kecamatan tambangan kabupaten MadinaSumut mengaku terpaksa dikeluarkan dari warga bantuan penerima keluarga harapan (PKH) karena tak mau dukung Musli Lubis sebagai Pejabat Kepala Desa (PJ.Kades) didesa mereka.
"Alasan sekretaris desa (Sekdes) terhadap kami karena kami pernah protes tidak menginginkan saudara Musli Lubis menjadi PJ.Kades didesa kami, dan Sekdespun ikut merasa tidak senang kepada kami. diduga berawal dari situlah kami tidak lagi menerima PKH." Tambah warga Simangambat TB berinisial (Z) penerima PKH
Bahkan, kata warga simangambat TB peserta penerima PKH saat ini masih menjabat sebagai aparat desa, akan tetapi mereka yang mengalami ekonomi rendah dengan mata pencaharian sehari-hari menderes karet dengan hargga yang sangat murah ditambah beban menyekolahkan anak tidak menerima bantuan itu lagi.
"Anehnya mereka yang menjabat sebagai Sekdes dan Kaur desa tetap menerima bantuan PKH bahakan kami ketahui Sekdes itu sudah pernah disurati Pendamping PKH kecamatan agar dirinya mengundurkan diri dari penerima PKH dia tidak mau, kenapa kami yang hidup susah malah diputus dari penerima bantuan PKH. Rasanya ini tidak adil kami memohon agar bapak bupati mencopot saudara Musli sebagai Pj.Kades dan Camat dari tempat kami, karena kami duga ini semua dalangnya," beber warga Simngambat TB lainnya.
Ditempat terpisah, Musli Lubis Camat tambangan merangkap jabatan sebagai Pj.Kades Simangambat TB mengaku perihal itu tidak ia ketahu dan ia mengaku tidak memiliki wewenang untuk memutus PKH dan ia juga mengakui tidak ada meninterpensi pendamping PKH didesa.
