Medan - Realitasonline.id | Jalan Provinsi (Susur Pantai Batubara) di bilangan Desa Nenas Siam Kec. Medang Deras Kabupaten Batubara yang putus total tergerus arus banjir dari darat, dikhawatirkan rawan kecelakaan.
"Saya ditelpon warga agar meninjau lokasi jalan yang terputus, itu artinya warga masyarakat sudah mulai resah dan khawatir dengan kondisi jalan tersebut," ujar anggota DPRD Sumut Ahmad Hadian kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).
Berdasarkan pengakuan warga sekitar, lanjut anggota dewan dapil (daerah pemilihan) Sumut V (Batubara, Asahan dan Tanjungbalai) ini, putusnya jalan provinsi tersebut akibat banjir, yang setiap tahun terjadi, tapi kali ini hingga memutuskan ruas jalan provinsi tersebut (2 titik).
Baca Juga: Lapas Rutan Wilayah Medan Dukung Pengungkapan Kasus Narkotika
Menurutnya, akibat dari terputusnya jalan provinsi tersebut, kendaraan yang melintas dikhawatirkan mengalami kecelakaan atau terperosok, karena badan jalan yang terputus digenangi air, sehingga tidak diketahui jalan tersebut datar atau berlobang besar bagaikan kubangan.
"Saya minta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera bertindak melakukan penanganan darurat, karena itu wewenangnya Pemprovsu, agar jalur transportasi dari Batubara ke Serdang Bedagai tidak terputus," desaknya.
Dari kondisi yang ada, lanjut anggota dewan yang akrab disapa UHa (Ustad Hadian) ini, Pemprovsu melalui Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) jangan menunggu pengajuan anggaran melalui APBD, tapi sebaiknya melakukan perbaikan menggunakan dana tanggap bencana untuk mengendalikan situasi.
Baca Juga: WADUH! Setelah Marc Marquez, Kini LCR Honda Juga Ikutan Mundur dari Tim Satelit
Perbaikan ini, menurutnya, harus dilakukan secara serius dan komprehensif, agar situasi seperti itu tidak terus berulang setiap tahun, terlebih karena saat ini Pemprovsu sedang membangun hotmix ruas jalan tersebut, merupakan bagian dari proyek .Multi Years Rp 2,7 Trilyun
"Jika penanganan banjir ini tidak komprehensif, maka hotmix itu pun akan mubadzir. Memang untuk penanganan komprehensif itu perlu dana luar biasa besar, namun dalam hal ini Pemprovsu bisa minta bantuan pemerintah pusat melalui BWS (Badan Waduk dan Sungai) sebagai kepanjangan tangan Kementrian PUPR," ujarnya.
Sekretaris FPKS DPRD Sumut ini menyebutkan, sesuai harapan masyarakat yang terdampak, ada beberapa langkah harus dilakukan segera secara komprehensif, diantaranya : Normalisasi Sungai Pagurawan agar dapat menampung debit air yang tinggi saat musim penghujan.
Kemudian dengan upaya menguatkan benteng sisi Sungai Pagurawan atau membuat sodetan/kanalisasi sampai ke laut utk mengalihkan air banjir dari darat.(mis)