Langkat - Realitasonline.id | Plt Bupati Langkat Syah Afandin menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah untuk Meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bertempat di Gedung Keuangan Negara Medan, Kamis (9/112023).
FGD ini dihadiri oleh perwakilan Pj Gubernur Sumuy Hassanudin, perwakilan BPK dan 6 kepala daerah yaitu Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Tanjung Balai.
Kepala Kantor wilayah DJPB Provinsi Sumatera Utara Syaiful menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang hadir ini sebagai wujud dan tanggung jawab amanat didalam pundak kita.
Baca Juga: Jenis Transmisi Mobil Yang Umum di Indonesia Beserta Contoh dan Keunggulannya, Nomor 4 Paling Hemat!
"Kegiatan ini dihadiri oleh 6 kepala daerah dari 34 Pemda di Sumut dan sudah hadir narasumber utama kepala perwakilan BPK yang akan menyampaikan strategi mengelola keuangan yang lebih baik," ucap Kakanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara itu.
"Kami menjalankan fungsi pembinaan pengelolaan keuangan termasuk pertanggungjawaban laporan keuangan," tambahnya.
Baca Juga: Ditetapkan Sebagai Tersangka Gratifikasi, Intip Harta Kekayaan Wamenkumham Eddy Hiariej
Sumut sampai saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik jadi memberikan optimisme bersama dan harus kita jaga trend baik ini, seiring dengan pertumbuhan nasional hampir sama yaitu 4,9 persen.
Sementara inflasi sebanyak 0,07 persen dan rata rata 2,6 persen untuk Sumut dan nasional 2,56 persen. Ia optimis sampai akhir tahun jaga pencapaian itu agar sesuai dengan APBN APBD Sumut.
Baca Juga: Anak Buah Bobby Nasution Ikuti Pelatihan Kepemimpinan di Parapat, Begini Pesannya
"Anggaran belanja yang dikelola secara nasional untuk regional Sumatera Utara 63,56 persen transfer ke daerah. Agar dapat dibelanjakan sebaik baiknya dan dimaksimalkan," pesannya.
Ia juga menyampaikan, pertanggungjawaban pengolaan anggaran daerah 2022 sudah selesai di audit.
Untuk provinsi Sumut sudah di lakukan terhadap 34 Kabupaten/kota, terdapat 28 pemerintah daerah mendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 6 wajar dengan pengecualian (WDP).
Hal ini yang masih jadi tugas kami untuk memberi arahan agar kedepannya dapat berubah opini menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).