Realitasonline.id - Tarutung | Hampir selama dua tahun hingga sekarang ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak lagi berlangganan koran atau surat kabar (konvensional).
Tidak membedakan surat kabar terbitan harian dan edisi mingguan termasuk tabloit atau apakah media yang telah terverifikasi dewan pers atau pun belum terverifikasi dewan pers, semua di putus tidak lagi berlangganan.
Ditengah keterpurukan media konvensional (surat kabar), yang tertindas oleh maraknya media online, sewajarnya dalam hal ini pemerintah kabupaten Tapanuli Utara bolehlah sedikit memiliki kepedulian akan nasib media cetak tersebut.
Baca Juga: Sejumlah OPD Pakpak Bharat Tolak Langganan Koran, Puluhan Wartawan Media Cetak Ambil Sikap
"Tidak, ini malah memutus langganan koran,"ujar salah seorang wartawan media konvensional yang menerima informasi pasti dari agen atau loper.
Terkesan pemangku kepentingan di pemerintahan Tapanuli Utara sejak dua tahun belakangan tidak lagi membutuhkan informasi penting melalui media cetak. Buktinya, dua tahun jelang periode bupati Nikson Nababan berakhir, oleh bagian protokoler bupati telah memutus langganan koran ke bupati, wakil dan sekda.
Keterbatasan anggaran menjadi alasan klasik dari pihak protokoler kepada agen koran. " Refokusing anggaran menjadi penyebab utama penghentian langganan koran di Pemkab Taput.
Baca Juga: BPBD Lampung Utara Diduga Permainkan Pembayaran Langganan Media
Buntut putusnya langganan koran ke bupati, wakil dan sekda justru diikuti sebagian besar pimpinan organisasi perangkat daerah. OPD sebagian besar "rame-rame" menempel pemberitahuan, tidak lagi menerima langganan koran", ujar seorang lover marga Siregar kepada Realitasonline.
Baca Juga: OPD di Pemkab Toba Tolak Langganan Koran, Loper Terancam Jadi Pengangguran
Komunitas loper koran yang mangkal di jln Sisingamangaraja depan Sopo Partungkoan Tarutung, seperti terlihat dalam gambar mereka berharap Pj Bupati Taput Dimposma Sihombing, dalam penyusunan APBD Taput Tahun 2025 agar ditampung kembali anggaran biaya langganan koran di bagian Protokoler Setwilda.(MN).