LAMPUNG UTARA - realitasonline.id | Pengelolaan langganan media di satuan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Utara terkesan kacau. Hal itu dikarenakan adanya indikasi tebang pilih dalam langganan media untuk pembayaran Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah yang bersumber dana Anggaran APBD tahun 2022, dengan pagu sebesar Rp92.850.000.
Informasi yang didapat dari berbagai sumber yang bisa dipercaya bahwa dari pengelolaan BPBD tergantung kesepakatan. "Semua tergantung dengan MoU yang masuk", ucap Rony, bendahara dan juru bayar media.
Namun, saat beberapa rekan-rekan media menemuinya di tempat kerja, Rony selaku memilah dan membantu untuk dapat berlangganan dengan syarat saling membantu dan dengan mengirimkan MoU legalitas media. Ada pula dari beberapa rekan media ditolak oleh Rony tanpa memilah media yang aktif atau tidak.
"Saya bisa bantu kalau dari 170 media yang berlangganan ada yang tidak aktif lagi," ujarnya.
Saat disinggung pada LHP BPK RI tahun 2021 yang terdapat kelebihan pembayaran yang diduga markup, ia menyebut hal itu sudah beres. "Kalau itu nggak ada masalah, sudah beres," singkatnya. (MP)
