Realitasonline.id - Pematangsiantar | Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar meraih Universal Health Coverage (UHC) Award, yang diserahkan Wapres Republik Indonesia Ma'ruf Amin.
Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani, Sp.A di Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Anugerah UHC Award Tahun 2024 merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan atas komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung JKN yang merupakan program prioritas pemerintah pusat.
Baca Juga: Program JKN dari BPJS Kesehatan Capai 98,76 Persen, Pemkab Toba Terima Penghargaan UHC
dr Susanti menyampaikan Pemko Pematangsiantar akan terus memastikan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, terutama yang terkendala finansial. Sehingga hanya dengan menunjukkan KTP sudah bisa berobat.
dr Susanti menargetkan Kota Pematangsiantar 100 persen kepesertaan JKN Kota Pematangsiantar di tahun 2024.
"Artinya semua penduduk Kota Pematangsiantar tidak terkendala dalam mengakses kesehatan," tutur dr Susanti, seraya menyampaikan saat ini kepesertaan JKN Kota Pematangsiantar sebesar 98,6 persen.
Baca Juga: Program UHC JKMB Bisa Digunakan Warga Medan untuk Berobat di Luar Kota, Syaratnya Cukup dengan KTP
Di acara tersebut, Wapres Ma'ruf Amin meminta kepada seluruh kepala daerah agar memastikan tersedianya f asilitas kesehatan yang berkualitas. Brikut, kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Khususnya yang berada di perbatasan atau kepulauan.
"Saya mengapresiasi atas dedikasi dan komitmen tinggi kepala daerah dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan JKN, minimal 95 persen dari total penduduk. Saya harap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi semua pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat," sebut Ma'ruf Amin.
Kepada kepala daerah, Ma'ruf Amin agar terus memperluas jangkauan UHC hingga 100 persen. Oleh karenanya harus melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam melakukan sosialisasi pentingnya kepesertaan JKN.
Baca Juga: Launching UHC ; Jangan Ada Masyarakat Padangsidimpuan Tidak Terlayani Fasilitas Kesehatan
"Pemda harus mendorong agar setiap yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS. Gunakan media yang solutif dan evaluasi sistem pembayarannya. Bisa dalam program restrukturisasi atau pemberian insentif bagi mereka yang lebih awal melunasi iurannya," tandasnya. (RH)