sumut

Oknum-Oknum PNS Pemkab Taput Diduga Terlibat Politik Praktis?

Minggu, 10 November 2024 | 21:37 WIB
Ilustrasi gambar PNS. (Realitasonline.id/Dok)

Catatan: Marudut Nainggolan, Wartawan Realitasonline

Realitasonline.id - Kepala Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan PNS yang dianggap tidak loyal kepada dirinya menjadi dilema buat PNS untuk menegakkan netralitasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Pilkada langsung menjadi sebuah konsekuensi terhadap birokrasi (PNS atau ASN) dalam memposisikan dirinya ketika berhubungan dengan politik.

Di satu sisi, PNS harus bersikap netral. Di lain sisi, PNS dihadapkan pada kekuatan politik yang kuat pengaruhnya terhadap netralitas PNS.

Baca Juga: Ulos Heritage: Museum Mixed Reality, Inovasi Mahasiswa Fakultas Teknik USU

Pilkada Taput 2018, posisi PNS di Pemkab Taput dalam situasi dilematis untuk tetap bersikap netral.

Keterlibatan PNS dalam mendukung peserta pilkada sangat menyalah. Posisi PNS pun akhirnya menjadi tersandera oleh seremoni politik Pilkada.

PNS seolah diposisikan harus tidak netral tetapi justru sebaliknya berpihak kepada kepala daerah petahana (incumbent) .

Keberpihakan PNS di Tapanuli Utara, tentu ada Konsekuensi, jika calon yang didukungnya menang berarti karir PNS-nya akan naik.

Namun, jika kalah maka karir PNS menjadi “tamat riwayat”nya. Hal ini terjadi karena kepala daerah sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 2004 memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan PNS sekaligus sebagai Pembina bagi PNS di daerahnya.

Baca Juga: Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Aulia Rachman: Semangat Pejuang Dapat Digelorakan Dengan Menekan Angka Kemiskinan dan Kebodohan

Itulah yang terjadi pada pilkada Taput 2018 kemaren. PNS yang nyata-nyata berbuat maksimal dengan potensi yang ada termasuk mungkin finansial memenangkan calon petahana telah menuai hasil menduduki posisi penting dijabatan eselon dua dan eselon tiga.

Oknum-oknum PNS Pemkab Taput produk bupati Nikson Nababan yang memajukan sang istri Satika Simamora dengan Sarlandy Hutabarat di Pilkada Taput Tahun 2024 terkesan tidak kalah gencar berpartisipasi turun gunung mengajak warga sebagai bentuk politik praktis untuk mendukung jagoan.

Netralitas sebagai PNS dalam pilkada 2024 terkesan dikesampingkan bahkan ada berlakon bak juru kampanye (jurkam) melalui media sosial mengajak untuk memilih Paslon tertentu.

Halaman:

Tags

Terkini

Gubsu : Bantuan Korban Bencana Harus Tepat Sasaran

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:07 WIB