Namun setelah peralihan ke pimpinan Kota Binjai, PD Pembangunan Kota Binjai kurang maksimal. Diduga semangkin parah dan tidak jelas ke pimpinan sekarang, mengenai PD Pembangunan Kota Binjai sampai saat ini.
Baca Juga: Kadispora Sumut: Bonus Atlet Peraih Medali PON Dicairkan Februari 2025
Sebab SK Dirut PD Pembangunan dan SK Badan Pengawas hanya sampai periode 2021.
Sementara aset PD Pembangunan tentang perkreditan rumah pembayarannya melalui siapa dan siapa yang bertanggung jawab itu dugaan kami, terang Jaspen.
Kami minta kepada tokoh politik Kota Binjai harus segera membahas hal tersebut melalui fraksi masing-masing, sebutnya.
Apabila Fraksi masing-masing Partai tidak menggubris tentang hal ini, kami meminta kepada Ketua Umum Partai Politik agar memberikan saksi tegas kepada DPRD sesuai partai politik masing-Masing untuk memberikan sanksi keras.
Sebab sampai saat ini Ketua DPRD Kota Binjai periode 2024-2029 belum juga dilantik.
Kami berharap Kejatisu dan Poldasu agar bijak masalah ini, agar dapat segera di proses, ucap Jaspen. (ND)