sumut

DPRD Tanggapi LKPj Bupati TA 2024, Pemkab Toba Diminta Segera Audit BUMDes Bermasalah

Minggu, 20 April 2025 | 11:12 WIB
Salah satu BUMDes bermasalah dalam pengelolaannya di Kecamatan Balige yaitu BUMDes Desa Hutabulu Mejan. (Realitasonline.id/Dok)

Untuk itu perlu ketegasan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dalam mengamankan aset tersebut dan diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Toba agar lebih serius dalam pengamanan dan pengurusan aset bergerak dan aset tidak bergerak dan perlu adanya peningkatan yang lebih dalam pembukuan dan pelaporan guna meningkatkan informasi antar bagian yang ada pada setiap OPD.

Baca Juga: Mendekati Akuisisi, First Resources Pemilik Saham Baru PT ANJ Agri Siais Diminta Transparan Terhadap Karyawan

Hal ini sangat penting karena akan memberikan dampak baik untuk keberhasilan pengamanan aset.

Saran dan Kesimpulan dari Komisi A yang dibacakan oleh anggota DPRD Santo Pane:

1. Setiap penyusunan program kegiatan, harus sudah teruji diawali dengan studi kelayakan/studi lapangan, perencanaan yang matang dan akurat, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan berupa evaluasi dan pelaporan dan setiap perangkat daerah harus saling bersinergi dan saling menunjang.

2. Dalam penetapan anggaran setiap perangkat daerah harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD dan diharapkan memaparkan/mengekspose program/kegiatan sebelum penutupan pagu anggaran.

3. Dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi Camat sebagai penguasa tunggal di Kecamatan, sangat diperlukan Perda atau Perbup agar para Camat lebih berwenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi baik kepada perangkat daerah maupun pihak lain yang melakukan pembangunan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Baca Juga: Persiapan MTQ ke-57 Tingkat Kabupaten Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu Langsung Pimpin Rapat, Camat SD Hole Siap jadi Tuan Rumah

4. Jumlah Bumdes di Kabupaten Toba sudah ada 117 Bumdes, namun tidak semuanya berjalan dengan baik hanya sebagian kecil, untuk itu pemerintah Kabupaten Toba agar segera mengaudit Bumdes yang bermasalah.

5. Dalam rangka terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul dan berkompeten, perlu adanya kajian untuk meningkatkan kapasitas SDM sesuai dengan tingkat kinerja masing-masing ASN.

Saran dan kesimpulan dari Komisi C yang dibacakan oleh anggota DPRD Bigman Butarbutar:

1. Pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan berjalan dengan baik namun sebagian belum dapat dimanfaatkan karena sarana fasilitas belum terpenuhi seperti pembangunan ruang kelas, ruang guru, dan toilet di SD Negeri Nomor 173636 Narumonda I, dimana instalasi listriknya bermasalah. Untuk itu disarankan kepada saudara Bupati agar dapat membenahinya serta pemanfaatannya dalam proses belajar mengajar.

2. Penyediaan serta pemberian bantuan kepada kelompok ataupun perorangan berjalan dengan baik namun sosialisasi/penyuluhan perlu ditingkatkan untuk pencapalan hasil panen yang memuaskan.

Baca Juga: Lewat Intercrop, TPL Dorong Kemandirian Pangan di Taput

3. Realisasi anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami Silpa yang besar, untuk itu kepada saudara Bupati agar pada perencanaan anggaran dapat menyesuaikan jumlah pegawai sesuai kondisi yang ada.

4. Terdapat kekosongan jabatan pada pada perangkat daerah di bidang tertentu, terkhusus di Dinas Pendidikan terdapat kekosongan dari pada Sekretaris Dinas, oleh karena itu pelayanan tugas dan fungsi tidak maksimal, diminta kepada saudara Bupati untuk dapat mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Halaman:

Tags

Terkini

Gubsu : Bantuan Korban Bencana Harus Tepat Sasaran

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:07 WIB