Baca Juga: Gubernur Bobby Nasution Pastikan Kondisi Sumut Aman, Ajak Masyarakat Sampaikan Aspirasi dengan Damai
Sambil menari mahasiswa itu, membawa sebuah kotak untuk mengutip uang. Tujuannya agar uang yang dikutip tersebut diberikan kepada anggota DPR RI yang kegirangan setelah diduga mendapat kenaikan gaji Rp 3 juta perhari.
"Tarian ini tari tradisional yang memang betul-betul dilestarikan, bukan karena yang hari ini bukan untuk kenaikan gaji," ujar salahseorang orator aksi.
Ketua PC Himmah Kota Binjai, Rahmad menjelaskan kedatangan mahasiswa bersama masyarakat ke kantor DPRD Kota Binjai.
Pertama insiden anggota DPR RI yang berjoget karena telah mencoreng martabat lembaga negara dan mempermalukan rakyat Indonesia," kata Rahmad.
Adapun yang kedua menolak dengan tegas peraturan menteri keuangan nomor 85 tahun 2024 tentang mengenai Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Karena menurut Rahmad kebijakan itu hanya menambah penderitaan rakyat kecil yang makin terhimpit.
Baca Juga: Dilema Etis Game Boosting: Apa Jadinya Jika Semua Orang Seperti Elon Musk?
"Ketiga meminta kepada Pemerintah Kota Binjai agar segera melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD retribusi parkir yang menjadi ladang kebocoran," ujar Rahmad.
Selanjutnya mereka menuntut agar DPRD Kota Binjai menyampaikan somasi dari rakyat Kota Binjai kepada DPR RI, agar menjaga kesakralan kantor DPR RI.
Mengingatkan Wali Kota Binjai atas pemberlakuan PMK 85/2024 yang terbukti tidak pro rakyat. Membentuk satgas retribusi parkir dengan melibatkan rakyat, mahasiswa, dan pemuda sebagai bentuk pengawasan nyata terhadap kebocoran PAD," kata Rahmad.
"Mengultimatum DPRD Kota Binjai untuk lebih tegas dalam menjalankan pengawasan, jika tidak DPRD sama aja telah berkhianat kepada rakyat Kota Binjai khususnya," sambungnya.
Dengan ini Rahmad menegaskan, aksi yang mereka lakukan bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah gerakan moral mahasiswa untuk membela kepentingan rakyat. (ND)