LANGKAT - realitasonline.id | Pemerintah Kabupaten Langkat mengikuti Rapat Kerja (Raker) pencegahan tindak pidana korupsi dan evaluasi program strategis pemerintah daerah.
Raker ini bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara virtual dari Gedung Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Diikuti Plt. Bupati Langkat H. Syah Afandin SH didampingi Sekdakab Langkat dr H Indra Salahuddin, dari ruang rapat Langkat Comand Center ( LCC) Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (24/1/2022).
Usai Rakor, H. Syah Afandin menyampaikan Mendagri M. Tito Karnavian mendorong semua pemerintah daerah melakukan perbaikan sistem pemerintahan yang lebih transparan.
"Arahan itu disampaikan Mendagri kepada kepala daerah se-Indonesia dalam Raker Evaluasi Program Strategis," sebutnya.
Salah satunya, kata Syah Afandin, dengan digitalisasi diberbagai bidang. Sehingga mengurangi kontak fisik dan potensi tindak pidana korupsi.
"Perbaikan sistem perlu dilakukan, perlu dikaji sistem politik pemerintah kita ke sistem yang diupayakan lebih transaparan untuk mengurangi kontak fisik, di antaranya dengan digitalisasi di berbagai bidang,"kata Syah Afandin.