Realitasonline. id - BIREUEN l Bupati Bireuen Haji Mukhlis menegaskan persoalan rumah layak huni di Kabupaten Bireuen akan teratasi dalam masa lima tahun kepemimpinannya.
"Target kami, lima tahun memimpin Bireuen, persoalan rumah layak huni sudah tuntas. Tidak ada lagi masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni. Kami mohon dukungan dari semua pihak," sebutnya.
Haji Mukhlis menyampaikan komitmennya pada peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni di Gampong (Desa) Blang Kuta Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, Jumat (18/7/2025).
Baca Juga: Rutin Lakukan Pengawasan Perda, Satpol PP Sasar Tiga Kecamatan di Padangsidimpuan
Sebut Haji Mukhlis, tahun 2025 ini Pemkab Bireuen mengalokasikan anggaran untuk membangun 153 unit rumah layak huni yang tersebar di 17 kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.
Dijelaskan Haji Mukhlis, dari total 153, sebanyak 53 unit dibangun oleh Dinas Perkim, sedangkan 100 unit lagi pada Pos Anggaran Baitul Mal.
Selanjutnya, Bupati Haji Mukhlis menjelaskan melalui Perbup juga diamanahkan agar mengalokasikan anggaran untuk membangun rumah layak huni yang menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2025.
"Masing - masing Gampong (Desa) dibangun dua unit rumah layak huni," sebutnya.
Pada kesempatan itu Bupati Haji Mukhlis juga menegaskan bantuan rumah layak huni dari Pemkab Bireuen gratis tidak ada pungutan biaya dengan dalih apapun.
"Jadi, jangan percaya dengan omongan orang yang mengaku pihak yang mengurus (melobi) bantuan rumah. Tidak ada urus urus, kalau memang layak menerima bantuan, siapa pun mereka akan kami bantu. Tidak ada kaitan dengan politik. Hari ini saya bupati milik masyarakat Kabupaten Bireuen, bukan milik kelompok," tegas politikus Partai Golkar yang dilantik menjadi Bupati Bireuen pada 18 Februari 2025.
Sebelum meletakkan batu pertama tanda dimulai pembangunan rumah layak huni tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Bireuen itu dengan latar belakang pengusaha sukses bergerak di bidang jasa konstruksi mewanti-wanti pengerjaan rumah layak huni agar dikerjakan sesuai gambar.
"Saya juga perlu mengingatkan rekanan, pengawas, jangan sampai terjadi penyimpangan dalam pengerjaan pembangunan rumah layak huni. Kalau sampai jadi temuan BPK, harus mengembalikan uang ke kas negara," pungkasnya.
Baca Juga: Virtual se Indonesia, Kapolri Resmikan SPPG Polres Tapsel
Sementara Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi Nasdem, Haji Jamaluddin yang turut serta pada acara tersebut, mengapresiasi Bupati Bireuen Haji Mukhlis yang terjun langsung ke lokasi pembangunan rumah layak huni untuk memastikan program bantuan tersebut tepat sasaran.
