Andika melanjutkan Sudah terlalu lama pendekatan terhadap radikalisme di kalangan ASN hanya bersifat normatif, seminar, pelatihan, atau tanda tangan pakta integritas.
Tapi faktanya, nilai-nilai intoleran dan ideologi kekerasan terus merayap melalui jalur-jalur sunyi, menyusup ke dalam institusi publik. Jika tidak ada evaluasi total, maka hari ini hanya awal dari kehancuran yang lebih besar.
Pemerintah Aceh harus berani mengakui ada celah dalam sistem. Celah itu kini sedang dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang tidak hanya membenci negara, tapi dengan tenang memanfaatkannya dari dalam, sambungnya.
Baca Juga: Merah Putih di Jalanan. Tumbuhkan Nasionalisme Lewat Tertib Berlalu Lintas
Kita membutuhkan lebih dari sekadar klarifikasi. Kita memerlukan audit ideologi menyeluruh terhadap ASN. Penilaian integritas bukan hanya tentang tidak korup, tapi juga tentang kesetiaan terhadap konstitusi dan kebangsaan.
Gaji dari rakyat tidak boleh dipakai untuk membiayai agenda yang merusak republik ini.
Institusi keagamaan, pendidikan, dan birokrasi harus dibersihkan dari infiltrasi paham ekstrem. Ini bukan hanya tanggung jawab Densus 88. Ini tanggung jawab semua pihak.
Andika menegaskan, Aceh adalah tanah damai, hasil dari perjuangan panjang dan luka sejarah yang belum sembuh seluruhnya. Jangan biarkan radikalisme dengan bungkus agama atau ideologi apa pun kembali menabur benih kekerasan di tanah ini. Jika kita diam, maka kita ikut menyuburkan pengkhianatan itu.
