Setelah mendapatkan respon tersebut, kata Nur Afni, Bupati Safaruddin langsung mengambil keputusan untuk mengintruksikan BKPSDM mengumumkan kelengkapan administrasi bagi PPPK paruh waktu.
Ia menyebutkan, jumlah alokasi kebutuhan pengadaan PPPK paruh waktu dilingkungan Pemerintah Abdya sebanyak 2.083 orang terdiri dalam dua kategori.
Kategori pertama, kata Nur Afni, PPPK paruh waktu dari pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 1.566 orang, dengan rincian 691 guru, 201 tenaga kesehatan, dan 674 tenaga teknis.
Kategori kedua, sambungnya, PPPK paruh waktu dari pegawai non ASN yang tidak terdaftar di pangkalan data BKN sejumlah 517 orang dengan rincian, 33 guru, 114 tenaga kesehatan, dan 370 tenaga teknis.
"Mereka ini harus melengkapi syarat-syarat dokumen untuk keperluan administrasi," ucapnya.
Ia menjelaskan, ada tujuh persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan oleh PPPK paruh waktu untuk kebutuhan administrasi yang akan diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/.
Baca Juga: TNI-Polri Dukung Pemkab Sergai Berikan Beras kepada Ratusan Abang Betor dan Ojek
"Untuk persyaratannya, nanti bisa dilihat langsung di website BKPSDM Abdya. Untuk kelengkapan berkas, batas akhirnya pada, Senin (15/9/2025)," jelasnya.
Mengingat waktu yang terbatas, kata Nur Afni, Pemerintah Abdya sudah melakukan komunikasi dengan Polres Abdya terkait pembuatan SKCK.
"Alhamdulillah, Pak Kapolres juga menyambut baik, beliau memberikan ruang di hari libur (Sabtu dan Minggu) untuk pembuatan SKCK. Jadi, bagi PPPK paruh waktu, mulai besok bisa langsung ke Mapolres dan Polsek Blangpidie untuk mengurus dokumen tersebut," ucap Nur Afni.
Sementara surat kesehatan, kata Nur Afni, silahkan mendatangi Puskesmas di wilayah masing-masing.
"Layanannya juga dibuka di hari Sabtu dan Minggu demi memudahkan pengurusan administrasi PPPK paruh waktu," tambah Nur Afni.
Atas kerja samanya, Nur Afni mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Abdya yang sudah membuka ruang pembuatan SKCK di hari libur.
