Eksekusi itu sampai sekarng belumberjalan meski vonis pengadilan telah dijatuhkan tujuh tahun silam. Pasalnya, Pengadilan Negeri Suka Makmue Nagan Raya enggan melakukan sita atas lahan perusahaan itu yang harusnya dieksekusi. Forum LSM lantas menuntut agar MA terlibat langsung dalam proses eksekusi itu dengan mencabut kewenangan dari PN Suka Makmue.
Saat ini, petisi yang ditayangkan di laman change.org itu telah mendapat dukungan lebih dari 7.500 tandatangan dari berbagai personal dan lembaga. Padahal Forum LSM Aceh semula hanya menargertkan 1.500 dukungan.
“Dukungan itu menunjukkan betapa geramnya masyarakat atas keterlambatan terhadap proses eksekusi itu,” kata Sudirman.
Ke depan ini, Sudirman mengaku akan membuat gebrakan baru untuk mendorong MA segera melakukan eksekusi terhadap PT Kallista Alam itu.
Di samping itu Menurut Ketua Panitia, Subuki Yusuf Musyawarah XI Forum LSM Aceh merupakan acara Rutin 4 tahunan, yang mengendakan pemilihan kepemimpinan yang baru yaitu memilih Sekretaris Jenderal (Sekjend) dan Dewan Perwakilan Anggota (DPA). Musyawarah XI Forum LSM Aceh yang berlangsung di hotel hermes tersebut juga memutuskan dan menetapkan 7 Anggota Baru Yaitu Rumoh Transparansi, Pusat Studi Kebencanaan Aceh ( PUSAKA), Lembaga Pemberdayaan Pemulung Aceh (LPPA). Gayo Alas Conservation Center (GACC) semuanya dari Banda Aceh, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rakyat Aceh (YLBH.KRA), Lembaga Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh (JARA) dari Pidie dan LSM CRRC (Community Rehabilitation and Research Cencer / Pusat Kajian dan Rehabilitasi Masyarakat ) dari Aceh Timur kata Subuki.
Subuki Juga Menambahkan, Musyawarah anggota Forum LSM Aceh juga berhasil memilih lima Dewan Perwakilan Anggota (DPA) yang nantinya bertugas sebagai pengawas dan mitra kerja bagi Sekjen. Kelima anggota DPA itu adalah Saifuddin Idris, Saifuddin NH, Jehalim Bangun, Nurjubah, dan Azharul Husna. (AS).
