Seperti kita ketahui bersama APBK Aceh Tenggara pada tahun 2023 mencapai Rp 1,2 triliun. Untuk itu perlu kiranya BPK RI dan KPK untuk segera turun guna melakukan audit terhadap realisasi APBK Aceh Tenggara pada tahun 2022 yang lalu, pinta Arafik.
Di tempat terpisah Jamudin Wakil I DPRK Aceh Tenggara dari partai Hanura saat dikonfirmasi via WhatsApp pribadinya mengatakan terkait masalah angka defisit yang sangat tinggi.
Kita sangat terkejut, padahal kita dari lembaga dewan sudah mengingatkan kepada tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) agar defisit tidak melampaui batas kewajaran.
"Kita sudah sepakat angkat defisit itu hanya mencapai Rp 8 milyar saja," singkat Jamudin. (SD)
