Realitasonline.id - Kutacane | Masyarakat Aceh Tenggara dihebohkan dengan pembangunan rumah megah bak istana milik seorang pejabat eselon II di badan penanggulangan bencana daerah (BPBD).
Diketahui bangun itu pun tak tangung-tangung, anggaran untuk pembangunan rumah itu mencapai Rp 3 milyar lebih. "Menjadi pertanyaan, pantas dan wajarkah seorang pejabat daerah tingkat eselon II memiliki aset seperti itu.
Hal ini perlu penjelasan serta penelusuran dari aparat penegak hukum (APH) khusus Kejati Aceh, terkait dari mana uang didapatkan seorang pejabat untuk membangun rumah yang sangat megah itu," kata aktivis GEMPAT Aceh Tenggara Faisal Kadrin Dube, SSos kepada realitasonline.id, Kamis (18/01/2024).
Dijelaskannya, masyarakat serta publik harus tahu dari mana harta yang ia dapatkan, apalagi saat ini rumah yang dibanggun oleh pejabat di BPBD itu sangat megah. Artinya, masyarakat dan publik tahu kalau sebelumnya, Kepala BPBD itu bukan latar belakang dari seorang pengusaha, sehingga patut dan wajar, kalau kita pertanyakan dari mana uang untuk membangun sebuah rumah istana tersebut.
"Tentunya, APH berhak untuk melakukan pendalaman atas harta kekayaan seorang pejabat, dari mana ia dapatkan sehingga bisa mempunyai aset seperti itu," katanya.
Bangun rumah itu, lanjut Faisal, mengalahkan rumah seorang pengusaha seperti kota besar. informasi yang kita terima, rumah itu mempunyai kolam renang yang sangat mewah di dalam. Untuk pembelian mesin kolam renang saja mencapai ratusan juta rupiah. Dalam hal ini, perlu kiranya perhatian serius APH untuk segera melakukan pendalaman, atas uang yang digunakan untuk bangun rumah megah bak istana.
Baca Juga: Kepribadianmu Sering Berubah-ubah, Coba Simak Enneagram 7 Positif dan Negatif!
Disini lain, salah seorang warga setempat yang tidak mau namanya disebutkan kepada realitasonline.id, Kamis (18/01/2024) menyatakan, heran atas kemewahan rumah yang dibangun seorang pejabat di BPBD pada komplek perumahan Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan.
" Sejarah di Kabupaten Aceh Tenggara, baru rumah ini yang paling super mewah serta isi dalamnya. Enak juga jadi pejabat ya. Uang itu ia dapatkan dari mana??. Apakah ada gaji dan tunjangan seorang pejabat hingga milyaran rupiah," tanyanya.
"Seperti lazim kita ketahui, oknum pejabat itu mendapatkan kekayaannya pasti ada ketidak beresan dalam jabatannya, seperti ada dugaan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) saat mengeban jabatan," sebut sumber.
Baca Juga: Rakor Forkopimda, F1H2O Harus Lebih Friendly Dari Aquabike
Ditempat terpisah, kepala BPBD kabupaten Aceh Tenggara Nazmi Desky saat dikonfirmasi terkait hal di atas, namun nomor handphone realitasonline.id di blokir oleh kepala BPBD Aceh Tenggara, sehingga berita ini dilansir kepala BPBD belum bisa memeberikan keterangan (sd) .