Realitasonline.id - Banda Aceh | Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nus) Wilayah Aceh menolak etnis Ronghingya berlabuh ke wilayah Aceh melalui jalur laut. Hal itu dikemukakan saat Fokus Group Discusion (FGD) Hermes Palace Hotel Jalan T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh.
BEM Nus merupakan salah satu wadah aliansi para pimpinan organisasi/stakeholder mahasiswa yang memiliki peran penting dalam mengontrol persoalan ditengah masyarakat, pemerintahan, demikian halnya seperti persoalan masuknya Etnis Ronghiya ke Indonesia melalui jalur laut menggunakan kapal, yang dinilai kian hari semakin meresahkan masyarakat.
Korda BEM Nus Aceh, Muhammad Khalis, Kamis (21/3/2024) menyebutkan, pada Desember 2023 lalu BEM Nus Aceh telah melakukan aksi unjuk rasa atau penolakan terhadap etnis Rohingya.
Hal tersebut dilakukan atas dasar kekecewaan terhadap lambatnya pemerintah dalam menyikapi serta tidak ada solusi yang kongkrit pada kasus Ronghiya yang kian hari mulai meresahkan masyarakat Aceh khususnya.
"Kami dari aliansi BEM Nus masih konsisten dalam kasus etnis Ronghiya yang masuk secara besar besaran ke wilayah Aceh," kata Khalis.
"Sebelumnya juga, kita telah menyatakan sikap menolak dengan cara menggelar aksi unjuk rasa bentuk kekecewaan atas lambatnya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini," imbuhnya.
Bentuk penolakan itu kembali dilakukan BEM Nus dengan cara yang sedikit berbeda yakni menggelar FGD dan menghadirkan sejumlah Pemateri yang konsen dibidang hukum, pengamat kebijakan hingga unsur pemerintahan.
"BEM Nus Aceh hingga Pusat telah komitmen menyikapi dengan serius persoalan masuknya etnis Ronghiya ke wilayah Aceh melalui jalur laut," katanya lagi.
Atas hal tersebut sambung Khalis. BEM Nusantara Aceh merespons dengan tegas dan menyatakan sikap menolak serta meminta pemerintah melalui bidang ke imigrasian untuk memulangkan kembali para etnis Rohingya agar tidak menimbulkan kegaduhan yang besar di tengah masyarakat.
Lebih lanjut Khalis, mengatakan kalau kegiatan FGD yang dilaksanakan itu mengusung tema "Refleksi Temu Wicara Terkait Peranan Pemerintah Tentang Langkah Solutif Dalam Menanggapi Kasus Imigran Rohingya."
Dalam kegiatan tersebut, pihaknya mengundang Prof Dr. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhdD, selaku Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Dr M Gaussyah, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, serta Direktur pengawasan dan penindakan ke imigrasian
kemenkumham RI, Saffar Muhammad Godam.