Realitasonline.id - BIREUEN | Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen, Fadhli menggagas pembentukan aplikasi Sistem Pemantauan Proyek Berbasis Aplikasi (Sispampro) dalam bentuk Web Geographic Information System (GIS).
"Hal ini sebagai bentuk mewujudkan sistem untuk mengelola administrasi dengan peniadaan penggunaan kertas, beralih ke dokumen digital."
Kata Kadis PUPR Bireuen, Fadhli kepada Wartawan di Bireuen, Senin (7/10/2024).
Baca Juga: Warga Belitung Timur Keluhkan Gas Elpiji 3 Kg Langka, Pemkab Beltim Bilang Pasokan Aman
Menurut Kadis Fadhli, pembentukan Aplikasi Sispampro digagas sejak 19 Agustus 2024 lalu, dan akan terus diproses hingga tahap launching.
Ujarnya lagi, Aplikasi itu lahir untuk mendukung pengendalian proyek infrastruktur berbasis digital.
"Sistem ini dirancang sebagai solusi inovatif untuk memperkuat efisiensi dan efektivitas pengendalian proyek yang dikelola Dinas PUPR Bireuen," sebutnya.
Baca Juga: Tiang Listrik Beton PLN Dibiarkan Tergeletak di Pinggir Jalan Lubuk Pakam
Ia juga menyebutkan penggagas dibentuknya aplikasi Sispampro merupakan bagian dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XII yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KHAN LAN RI).
Saat ini, kata Fadhli, Dinas PUPR Bireuen menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan proyek infrastruktur, mulai dari keterlambatan pengadaan hingga efesiensi operasional.
Karena itu, sebut Kadis Fadhli, implementasi Sispampro dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan proyek.
"Melalui Sispampro, setiap langkah proyek dapat dipantau lebih efektif. Sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat melalui proses akses data secara real time serta visualisasi interaktif," ujarnya.
Seterusnya harap Kadis PUPR Bireuen, nantinya Sispampro menjadi langkah strategis menghadapi tantangan masa depan dan juga sebagai bentuk dukungan penerapan good governance untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sector infrastruktur. (RZ).