Realitasonline.id - Bireuen | Anggaran infrastruktur Bireuen yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2025 dipangkas Rp 54 miliar.
Pemotongan itu tentunya akan berdampak pada Kabupaten Bireuen Aceh yang memiliki jumlah penduduk 453.242 jiwa dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Hanafiah yang dikonfirmasi Realitasonline.id membenarkan hal tersebut.
Kata dia, besaran anggaran yang terpangkas untuk efisiensi anggaran berkisar Rp54 Miliar.
"Kurang lebih Rp54 Miliar terkena pangkas dana infrastruktur yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus0 dan DOKA Dana Otonomi Khusus Aceh," sebut Hanafiah.
Saat itu Hanafia yang ditemui sedang menghadiri acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Terpilih Pemilihan Tahun 2024 di Hotel Bireuen Jaya, Kamis (6/2/2025).
Hanafiah menambahkan, dampak pemotongan anggaran dari Transfer Ke Daerah (TKD), maka banyak proyek infrastruktur yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2025 gagal direalisasi.
"Termasuk anggaran untuk pelaksanaan TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) Ini bukan kebijakan di daerah, tetapi di (kebijakan) Pusat. Daerah hanya menyesuaikan saja," katanya.
Baca Juga: Jelang Laga Melawan Tuan Rumah Sriwijaya FC, Pelatih PSMS Medan Sebut Tidak Ada Pemain yang Cidera
Selain dana infrastruktur, anggaran alat tulis kantor atau ATK juga terkena 'sunat' sampai 90 persen. Kemudian, dana perjalanan dinas atau SPPD terkena pangkas 50 persen.
"Untuk pejabat yang menggunakan kendaraan dinas, tahun ini tidak mendapatkan uang minyak (BBM)," kata Hanafiah yang juga Inspektur Inspektorat Bireuen. (AJ)