"Balai minta bukti sudah dilakukan pembebasan lahan. Itu yang tidak bisa kita buktikan. Karena dari masa Pak Mus (Bupati Bireuen Periode 2002- 2007) sampai sekarang kantor saja sudah berpindah-pindah," jelasnya.
Baca Juga: Peralatan tidak Memadai, PSAWI Sumut Optimis Raih 3 Emas di PON 2024
Pembebasan itu di bawah Tata Pemerintahan (Tapem). Sehingga administrasi dokumen itu tercecer tidak tahu di mana. Karena waktu sudah mendesak pihak Balai mengerjakan pembangunan drainase itu di saluran yang sudah ada itu, terang Fadli lebih lanjut.
Masih kata Fadli, kalaupun nanti ada pelebaran badan jalan lagi, drainase yang sedang dibangun itu bisa digeser dan pihaknya siap dengan pembebasan lahan.
Baca Juga: 586 Karateka Ikuti Kejurda Forki Sumatera Utara
"Kita siap dengan pembebasan lahan bila nanti ada pelebaran jalan. Drainase itukan bisa disesuaikan lagi oleh balai. Apakah digeser atau bagaimana itu kewenangan balai," ungkapnya.
Tutur Kadis PUPR itu lagi saat akan dilakukan pembangunan drainase itu pihak Balai juga sudah melakukan koordinator dengan Camat dan Kepala Desa setempat. (AJ)