"Tugas besar ini hanya dapat terwujud apabila kita semua mau dan mampu melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah kita bangun sejak hari ini," kata Darmansah.
Sementara itu, Pj Bupati Aceh Barat, Drs Mahdi Efendi mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan tentang perdagangan komoditi pertanian dan perikanan antara Pemkab Abdya dan Pemkab Aceh Barat diyakini mampu menjadi langkah konkrit dan strategis dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat sekaligus turut menjadi upaya dalam pengendalian inflasi di masing-masing kabupaten.
Dalam hal ini, kata Mahdi, peran aktif tim pengendalian inflasi daerah (TPID) menjadi suatu komponen penting dalam mempersiapkan langkah-langkah antisipatif pengendalian inflasi.
"Upaya pengendalian inflasi tentunya memerlukan indikator yang tepat, sehingga dapat memetakan komoditas yang menjadi target pengendalian seperti pada umumnya beras, ikan, telur, daging ayam ras, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya," ujar Mahdi.
Selain itu, sambungnya, pemantauan langsung terhadap fluktuasi harga dari beberapa komoditas bahan kebutuhan pokok masyarakat, harus terus dilakukan secara rutin dengan melibatkan forkopimda dan jajaran dinas terkait, di mana hal ini sejalan dengan arahan Presiden dalam rakornas bersama kepala daerah dan forkopimda pada 17 Januari 2023.
"Kita harapkan bersama butir-butir yang tertuang dalam nota kesepakatan ini dapat menjadi upaya nyata dalam mengendalikan inflasi daerah dengan menjaga dan meningkatkan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil produksi, serta mendorong terciptanya struktur pasar yang kompetitif, sehingga dapat mengurangi tekanan perbedaan harga antar kabupaten," ujarnya.
Mahdi mengharapkan jajaran SKPK terkait dari masing-masing kabupaten dapat merancang teknis program maupun berbagai rencana lanjutan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama untuk mempercepat langkah dalam mengendalikan inflasi daerah. (ZAL)
