Selain itu, persentase Desa yang mendapatkan layanan Infrastruktur dasar berkualitas terus meningkat, dimana pada tahun 2021 sebesar 52,40 persen, dan tahun 2022 meningkat menjadi 55,35 persen atau sebanyak 150 desa/kelurahan telah mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas.
"Saya menghimbau kepada semua Kepala Perangkat Daerah sebagai pengampu tercapainya prioritas pembangunan, untuk dapat benar-benar memprioritaskan capaian indikator-indikator tersebut dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, yang merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026," ungkap Bupati Maryoto.
Selain itu Pemerintah telah menetapkan lima prioritas menuju Indonesia maju yakni Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Penyederhanaan, Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.
Seperti di sampaikan oleh Bapak Presiden, agar pemerintah daerah melakukan pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan ektrem sampai target 0 persen pada 2024, penurunan stunting, membuka peluang investasi, memastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri, mendesain kabupaten dengan baik untuk memaksimalkan potensi daerah, menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024 guna menjamin kebebasan beragama.
Sejalan dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga telah mengintegrasikan dalam tujuh prioritas utama pembangunan daerah, yakni pembangunan sumberdaya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, peningkatan pembangunan sosial masyarakat, peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya dalam bidang pembangunan SDM, dalam rangka meningkatkan peran, akses dan partisipasi perempuan, anak dan disabilitas dalam penyusunan RKPD, Pemerintah telah melaksanakan musyawarah tematik yaitu Rembuk Stunting dan Musyawarah Perempuan, Anak dan Disabilitas (MUSPADI) secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten.
Disamping itu, pada tahun 2023 ini akan terus melanjutkan program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yaitu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, pemberian insentif pendidik PAUD; dan sharing BOSDA Madin.
Sementara pada bidang Kesehatan, Pemerintah juga memprioritaskan pada pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta mendorong Gerakan Terpadu Berantas Stunting.