Medan - Realitasonline.id | Kuatkan pelaksanaan statistik sosial di kabupaten/kota, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) PJ Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota se-Sumut, di Emerald Garden Hotel, Medan, 20-23 November 2023.
Bimtek ini juga merupakan persiapan untuk menyokong kegiatan BPS Sumut di tahun 2024 agar kualitas data statistik sosial lebih baik lagi.
Jadi yang diundang adalah seluruh penanggung jawab statistik sosial di seluruh kabupaten/kota di Sumut.
Baca Juga: Saka SAR akan Dibahas pada Munas XI Gerakan Pramuka di Aceh
"Ada 33 kabupaten/kota yang di Sumut yang tersebar sangat luas sehingga melalui kegiatan ini kita menyamakan frekuensi dan pemahaman agar standarisasi pelaksanaan lapangan nanti itu bisa lebih baik," kata Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin, saat pembukaan Bimtek PJ Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota se-Sumut, di Emerald Garden Hotel, Medan, Selasa (21/11/2023).
Dikatakan Hasan, sapaan akrab Nurul Hasanudin, mengatakan, di dalam standarisasi pendataan itu juga terdapat satu jaminan terkait dengan lahirnya kualitas data. Kalau tidak ada standar, tidak berbanding dan masing-masing pemahamannya, ketika bersatu di satu data provinsi maka itu akan terjadi persoalan. Akan ada kelemahan disana-sini.
"Jadi yang terpenting kegiatan ini adalah dimana petugas kami yang ada di daerah itu dikuatkan potensi dan pemahamannya dalam dalam tugas-tugas statistik sosial khususnya," katanya.
Baca Juga: Julpan Tambunan Dilantik sebagai Ketua SMSI Tapanuli Selatan, Bupati Doli Pasaribu Ajak Bersinergi
Ia menambahkan, untuk peserta Bimtek dari 33 kabupaten/kota itu ada yang baru dan ada yang lama. Jadi yang lama ada dari Nias Barat karena BPS belum ada disana jadi direkrut dari Nias induk untuk bisa menguatkan agar bisa mengawal pelaksanaan lapangan sosial disana. Juga ada beberapa yang mutasi.
Karena mutasi dia baru pindah antar kota dan itu dikuatkan disini agar kemampuannya betul-betul sama.
Ditanya apakah ada ketimpangan yang sangat besar antara kabupaten/kota, dikatakan Hasan, sesungguhnya ketimpangan dari sisi kompetensi ada.
Baca Juga: Gugat PTPN 2 Pakai Surat Palsu, Seorang Penggarap Warga Deliserdang Divonis Dua Tahun Penjara
"Levelisasi pemahaman itu ada. Mungkin yang lebih paham provinsi karena sudah biasa melihat dan hasilnya sudah terlihat. Jadi kegiatan ini memang menguatkan karena boleh jadi masalahnya misalnya di akses. Misalnya di Nias Selatan
Bagaimana mencapai kepulauan, itu punya kendala tersendiri," jelas Hasan.
Jadi untuk hal tersebut, tambahnya, strategi yang mereka bangun akan dilihat apakah sudah baik atau tidak.
Baca Juga: Pj Wali Kota Padangsidimpuan Hadiri Sarasehan UMKM Komwil I APEKSI 2023 di Lhokseumawe Propinsi Aceh
