Pj Gubernur Agus Fatoni: Sumatera Utara Bisa Jadi Barometer Pilkada Serentak Terbaik di Indonesia

photo author
- Kamis, 24 Oktober 2024 | 08:26 WIB
Pj Gubernur Fatoni saat wawancara doorstop dengan awak media usai Deklarasi Netralitas ASN Se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin.  (Realitasonline.id/Alexander AP Siahaan/Kominfo Provsu).
Pj Gubernur Fatoni saat wawancara doorstop dengan awak media usai Deklarasi Netralitas ASN Se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin. (Realitasonline.id/Alexander AP Siahaan/Kominfo Provsu).

Realitasonline.id - MEDAN | Pj Gubernur Agus Fatoni optimis Sumatera Utara bisa jadi barometer Pilkada Serentak terbaik di Indonesia.

Hal itu dapat terwujud apabila Pilkada serentak 2024 di Sumut ini berhasil berjalan dengan aman damai dan lancar.

“Semakin dekat dengan hari penyelenggaraan Pilkada, situasi aman dan damai, serta kondusif perlu terus kita jaga, ini menyangkut nama baik Sumut," kata Fatoni usai Rapat Kordinasi persiapan Pilkada Serentak di aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu di Medan, Rabu 23/10/2024.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA sebut Kepercayaan Publik ke Presiden RI Prabowo Subianto 83,5 Persen, Disorot Pengamat Politik

"Kita wujudkan Pilkada terbaik di Indonesia, jadikan contoh Pilkada Sumut jadi barometer Pilkada di Indonesia,” harap Fatoni.

Peran Penting Pemerintah Daerah

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Daerah memiliki banyak peran penting dalam menjalankan pelaksanaan Pilkada agar lancar, adil dan aman.

Salah satunya adalah dengan mengatur kebijakan dalam pelaksanaan Pilkada agar berjalan transparan, jujur dan adil.

“Peran ini tidak hanya Pemprov namun dari sisi keamanan juga, TNI, Polri dan pihak lain juga berperan dalam menjamin keamanan,” kata Fatoni.

Selain itu, Pemprov juga memfasilitasi Pilkada serentak dengan memberikan hibah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

Baca Juga: Fakta Terbaru Kasus Guru Supriyani Dituding Aniaya Anak Murid, Salah Satunya Soal Penangguhan Penahanan

Tak hanya itu, Pemerintah Daerah juga menyiapkan dukungan anggaran dan pengamanan yang dibutuhkan.

Kemudian, Pemprov juga melakukan deteksi dini, termasuk penanganan konflik sosial dan semacamnya.

Diketahui banyak sekali kerawanan yang petlu diantisipasi bersama, mulai dari bentrok antar-pendukung hingga ancaman kekerasan atau intimidasi yang menjadi perhatian oleh pemerintah dan semua pihak, termasuk elemen masyarakat.

“Selain itu, ada juga penggunaan politik identitas, black campaign, ujaran kebencian di media sosial juga termasuk yang harus kita antisipasi bersama,” ucap Fatoni.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ayu Kesuma Ningtyas

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Kota Medan Kirim 5 Armada Damkar ke Aceh Tamiang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:43 WIB

UMP Sumut 2026 Naik 7,9 Persen Kini jadi Rp3.228.971

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:07 WIB
X