Realitasonline.id – Medan | Pemerintah terus mendorong penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Antara lain bertujuan untuk menekan inflasi dan mengendalikan harga beras di pasaran.
Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah, yang diikuti Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya, bersama Kementerian Dalam Negeri, Bulog dan lainnya, secara virtual di Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Kota Medan, Selasa (19/8/2025).
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, terdapat 14 provinsi yang berkontribusi pada kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dan Provinsi Sumut memberikan andil terbesar, yaitu sebesar 3,58%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh beberapa komoditas seperti beras, cabai merah, dan bawang merah.
Baca Juga: Pengprov Sumut Gelar Muskab Pelti Tapsel di Medan Usai Vakum Bertahun Tahun
"Beras adalah yang utama mengalami kenaikan harga di beberapa daerah. Ini harus segara kita carikan solusi agar harga ini dapat terkendali," ucap Tomsi Tohir.
Tomsi juga meminta Bulog, untuk dapat merealisasikan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sesuai dengan target yang ditentukan yakni sebesar 16% per enam bulan ke setiap daerah. Saat ini, Bulog hanya dapat menyalurkan sebesar 2,94%.
Baca Juga: Pawai Obor Iringi Tradisi Tolak Bala di Tangan-Tangan Abdya
"Ini harus betul-betul kita serius untuk menyalurkan beras SPHP ini dengan target yang ditentukan, dan meminta Pemda untuk dapat membantu penyaluran SPHP ini supaya lebih cepat, agar harga beras ini turun," katanya.
Tomsi juga meminta Bulog untuk dapat mencari jalan keluar, agar beras ini dapat tersalurkan di pasar tradisional, sehingga masyarakat dapat membeli beras SPHP. Juga untuk menekan harga beras, agar tidak naik dan memberatkan masyarakat.
Baca Juga: Pawai Obor Iringi Tradisi Tolak Bala di Tangan-Tangan Abdya
