“Kami yakin capaian PAD hingga akhir tahun bisa optimal, melalui intensifikasi dan perluasan basis wajib pajak,” katanya.
Kepada Fraksi NasDem, pemerintah menekankan keberpihakan terhadap UMKM.
“Pelatihan SDM, bantuan alat produksi, dan kemudahan perizinan terus kami jalankan agar UMKM bisa tumbuh legal, aman, dan berdaya saing,” ujar Wali Kota.
Fraksi PSI juga mendapat jawaban tegas soal target pendapatan. Pemerintah menekankan penguatan digitalisasi dan evaluasi kinerja OPD.
“Dengan digitalisasi, pengawasan wajib pajak, serta evaluasi rutin, kami pastikan pembangunan tetap merata meski pendapatan daerah menurun,” jelasnya.
Adapun kepada Fraksi Demokrat, Pemko menegaskan pentingnya optimalisasi potensi pajak melalui pelayanan yang lebih baik.
Baca Juga: Dukung Kebijakan Presiden Prabowo, Siswa MAN 2 Deli Serdang Antusias Sambut Program MBG
“Digitalisasi dan perbaikan pelayanan pajak akan terus kami lakukan. Tapi kami juga hati-hati agar target PAD realistis, tidak ambisius tanpa dukungan teknis,” tutur Wali Kota.
Secara keseluruhan, jawaban eksekutif ini memperlihatkan komitmen Pemko Medan dalam mengelola keuangan daerah secara realistis, membangun infrastruktur berkelanjutan, meningkatkan pelayanan publik, dan berpihak pada masyarakat kecil melalui pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi.
Rapat paripurna ini juga menjadi momentum yang memperlihatkan kekompakan pimpinan daerah. Wali Kota dan Wakil Wali Kota hadir bersama, saling melengkapi dalam menyampaikan nota jawaban. Kebersamaan keduanya memberi pesan kuat bahwa roda pemerintahan di Kota Medan dijalankan dengan sinergi dan semangat kolaborasi demi kepentingan warga.(AY)