“Fokus kita harus pada percepatan belanja produktif yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mari kita jadikan momen ini sebagai peluang untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, bukan sebagai sumber konflik,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Sumut berkomitmen untuk mengawasi proses data keuangan tersebut, agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan rakyat. (mis)