“Gubernur seharusnya berpihak pada rakyat, bukan pada izin formal perusahaan. Ketika rakyat menderita dan alam rusak, negara wajib berpihak pada keadilan ekologis,” tegas Sekretaris Sekber, Pdt JP Robinsar Siregar.
Dalam pernyataannya, Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis menyampaikan empat poin tuntutan:
1. Mendesak Gubernur Sumatera Utara menyatakan kepedulian terhadap korban kriminalisasi dan kerusakan alam akibat aktivitas PT TPL.
Baca Juga: LBH Medan Laporkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 ke KY, Ini Kasusnya
2. Mendesak Gubernur Sumut hadir langsung di tengah masyarakat yang menjadi korban konflik agraria.
3. Mendesak Gubernur Sumut agar menyurati Presiden RI untuk mencabut izin operasional PT TPL.
4. Mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menutup PT TPL secara permanen.
Mereka menegaskan, sudah saatnya negara hadir menegakkan keadilan ekologis dan melindungi masyarakat adat dari ancaman korporasi besar. Para peserta membawa pesan moral agar pemerintah dan seluruh elemen bangsa menjadikan Tapanuli Raya dan Danau Toba sebagai “rumah bersama” yang damai, adil, dan lestari.
“Perdamaian sejati tidak akan lahir di atas reruntuhan hutan dan air mata rakyat. Kami menuntut keadilan ekologis yang nyata, bukan janji,” ujar Rokki Pasaribu.
Amatan di lapangan, aksi saat ini masih berhenti sejenak karena memasuki waktu Salat Zuhur. Ribuan massa masih menunggu kehadiran Gubernur Bobby untuk menemui mereka langsung. Efek unjuk rasa tersebut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan terpaksa diblokade dan dialihkan ke Jalan RA. Kartini, Medan. Sekitar empat ribu personil gabungan turut bersiaga mengawal jalannya aksi tersebut.
