Menurut anggota dewan Dapil Labuhanbatu, Labusel dan Labura ini, pemerintah seharusnya mencari solusi untuk mengatasi defisitnya anggaran BPJS, agar tidak lagi membengkak di tahun selanjutnya. Bukan malah mencari kebijakan yang tidak populis dengan menaikkan iurannya.
Namun demikian, tandas mantan Ketua Komisi D ini, pihaknya mengigatkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk segera mencairkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk rakyat miskin di Sumut yang telah dialokasikan di APBD 2019 maupun 2020 sebesar Rp100 miliar lebih, agar bisa digunakan masyarakat.
"Dengan dialokasikannya iuran BPJS Kesehatan di APBD untuk rakyat Sumut tentunya sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu dan jangan sampai dana itu tidak dicairkan, agar masyarakat bisa berobat gratis, walaupun nantinya iuran BPJS jadi dinaikkan," ujarnya. (MI)
